Banyak hal yang dapat dibedah jika berbicara mengenai penegakan HAM, mulai dari mencegah pelanggaran HAM hingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu, seperti dalam kasus Trisakti, Semanggi I 1998 dan semanggi II 1999, kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa periode 1997/1998, peristiwa Talangsari Lampung.
Pemerintah Jokowi menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan pada peringatan Hari HAM Sedunia, Presiden Joko Widodo mengakui masih banyak pekerjaan rumah pemerintah terkait penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu
"Saya menyadari masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah terkait dengan penegakan HAM yang belum bisa tuntas diselesaikan, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM masa lalu, hal ini membutuhkan kerja kita semuanya kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dan seluruh komponen masyarakat, " ujar Jokowi, Minggu (10/12/2017).
Komitmen Pemerintahan Jokowi dapat dikatakan balance, yaitu menyelesaikan permasalahan HAM masa lalu dan menghindari pelanggaran HAM di masa depan. Untuk menghindari pelanggaran HAM di masa depan dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015 - 2019. RANHAM bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan produk hukum agar menjunjung tinggi nilai nilai HAM.
Derap langkah yang sejalan oleh pemerintah Jokowi patut mendapat apresiasi, karena pelanggaran HAM yang mungkin terjadi di masa lalu harus dijadikan koreksi agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Langkah yang dilakukan seperti meningkatkan pemahaman terhadap HAM, Jokowi juga memasukkan HAM dalam kurikulum Pendidikan nasional, bahkan di Pendidikan TNI dan POLRI juga dimasukkan agar aparat keamanan mengedepankan HAM dalam menjalankan tugas.
