Lucu sekali mendengar begitu ributnya haters kaleng rombeng meributkan Pepres 20/2018. Katanya dengan Perpres ini pemerintahan rejim Jokodok membuka keran tenaga kerja asing aseng, terutama dari Cina. Tinggal tunggu waktu saja sebentar lagi jutaan tenaga kerja aseng akan membanjiri Indonesia. Dasar rejim Jokodok antek China!!!
Padahal perpres ini justru memperberat syarat tenaga kerja. Antara lain wajib membayar kompensasi atas menghilangkan satu kesempatan bagi tenaga kerja lokal, harus diajari menguasai bahasa Indonesia, dan yang paling penting mereka tidak bisa mengisi jabatan personalia, sehingga tidak bisa mengangkat konco-kocnonya menduduki jabatan penting di perusahaan. Harus ada pendamping dari tenaga kerja lokal. Selain itu, jika ada alternatif tenaga kerja Indonesia dengan skill sama, maka wajib mendahulukan tenaga kerja dari Indonesia.
Ini memang lucu, karena berisiknya kita terhadap tenaga kerja asing, yang kenyataannya hanya berjumlah puluhan ribu. Sementara kita sendiri mengekspor TKI dan TKW dengan jumlah luar biasa. Misalnya di China, Hongkong, Taiwan, dan Macau, kita justru mengekspor ratusan ribu tenaga kerja, atau puluhan kali lipatnya. Jadi kalau ada yang teriak masuknya 70 ribu tenaga kerja Cina sebagai penjajahan, lah kita mau bilang apa terhadap ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang ada di Cina ya?
Konspirasi Wahyudi Mamarika?
Dalam Forum Merdeka Barat 9 yang diadakan oleh Kemkominfo. Menteri Tenaga Kerja kita, Hanif Dhakiri, dan Kepala BKPM, Thomas Lembong, pada tanggal 22 April 2018. memberikan penjelasan mengenai Perpres 20 / 2018 ini, sekaligus menyentil sikap inferior Indonesia yang sibuk mengurusi tenaga kerja kasar dan malah memfasilitasi orang asing sebagai atasan. Namun itu adalah fenomena budaya di Indonesia. Kita sering tidak merasa keberatan dengan tenaga kerja yang direkrut sebagai manajer, pimpinan, konsultan, profesional, dan sebagainya. Karena itulah Perpres 20 / 2018 keluar, sebagai upaya membatasi agar tenaga kerja kasar tidak boleh masuk Indonesia. Selagi skill tenaga kerja Indonesia bisa memenuhi, maka tenaga kerja asing dilarang mengisi.
Bagaimanapun, Indonesia tetap perlu menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Nah investasi dari luar negeri tentunya harus diawasi oleh pemilik dana. Karena itulah mereka biasanya ingin direkturnya, managernya, atau profesionalnya diisi oleh bangsa mereka. Jumlahnya biasanya hanya terbatas, sebab memang lebih murah jika tenaga kerja yang direkrut adalah penduduk lokal. Tiak terbayang mahalnya sebuah proyek kalau tenaga kerjanya harus dari negara asal pemilik modalnya, misalnya China...
Kalau seluruh penduduk China diboyong untuk memenuhi lowongan kerja, jelas tidak akan efisien dan hemat biaya bagi perusahaan tersebut. Ini sudah ditegaskan oleh Mennaker sebelumnya, bahwa sebodoh-bodohnya pengusaha, pasti pola pikirnya mencari untung. Di mana logikanya perusahaan memaksakan diri mendatangkan jutaan tenaga kerja dari negeri nan jauh di sana? Siapa yang akan membayar tiketnya? Siapa yang mau bayar akomodasinya? Lalu setelah project habis, siapa yang mau menanggung hidup mereka? Siapa yang bayar tiket memulangkan? Maka tuduhan tersebut makin terasa absurd. Sudah jelas saat ini China malah mengalami kelangkaan tenaga kerja, upah di sana makin tahun makin melejit. Kok malah bisa-bisanya mereka  memaksakan mendatangkan tenaga kerja dari negaranya yang jauh lebih mahal? Apa ga bangkrut seketika itu pengusaha? Sambil berkelakar, Hanief Dhakiri menyatakan, Kalau ada pengsuaha yang segitu nasionalisnya bawa seluruh tenaga kerja dari negaranya untuk bikin project negara lain, coba deh kenalin ama saya. Nanti saya bantu dapatkan project. Wkwkwkwkw
Tapi ya bagi haters semua itu adalah bagian dari perjuangan. Untuk setiap kata fitnah yang mereka tulis adalah sebuah tabungan pahal yang membawa keberkahan bagi dunia dan akhirat mereka, tabungan untuk padang mahsyar nanti...
Nauzubillahiminzalik
