Ada Capres yang Menoleransi Korupsi?

Debat antar-kandidat capres/cawapres pada Kamis 17 Januari 2019---meski kata banyak orang kurang greget---namun menyisakan hal-hal yang menggelikan juga. Misalnya, ketika Prabowo kurang cermat dalam menangkap pertanyaan yang dilontarkan Jokowi. Dalam debat yang membahas topik; "korupsi" itu, Jokowi melontarkan pertanyaan tentang mantan koruptor yang diusung partai pimpinan Prabowo itu menjadi caleg. Lalu Prabowo dengan bersemangat dan percaya diri menjawab secara normatif bahwa partainya tidak akan menolerir korupsi, dan akan memenjarakan setiap kader yang korupsi. Bahkan Prabowo dengan lantang mengatakan, "Saya sendiri yang akan memasukkan ke penjara bila ada kader partai yang korupsi". Masih kurang puas, mantan Danjen Kopasus ini juga berkata lantang: "Kita anti korupsi!"

Tidak ada hal yang baru dari jawaban Prabowo ini, sebab memang pada dasarnya semua orang, semua calon legislatif, semua parpol dengan tegas mengatakan diri sebagai anti-korupsi. Dengan kata lain mantan menantu Presiden Soeharto ini memberikan jawaban secara umum saja, di mana semua orang sudah tahu apa jawabnya. Lucunya, statemen yang sudah biasa dan normatif ini tetap saja disambut dengan gegap gempita oleh para pendukung capres 02 yang ada di ruangan debat.

Agaknya mereka merasa bahwa capres kesayangan mereka telah memberikan jawaban yang sangat telak dan pasti membuat kubu lawan (Jokowi -- Ma'ruf) tidak dapat berkutik lagi. Bahkan cawapres 02, Sandiaga menghampiri Prabowo dan memijit-mijit bahu bosnya itu. Tingkah Sandiaga ini lumayan mencairkan suasana juga, ada hiburan. Padahal aksi ini tampak kurang lazim atau kurang pas dalam suasana kelas tinggi debat antar-capres.

Namun ketika panelis Ira Kusno mempersilakan Jokowi -- Ma'ruf menanggapi statemen Prabowo dengan singkat--satu menit saja--dengan tenang Jokowi mengulangi pertanyaannya tadi dengan nada cool. "Maaf Pak Prabowo tadi itu saya bertanya tentang mantan koruptor yang tetap maju sebagai caleg partai yang dipimpin oleh Pak Prabowo". Di sini tampak Prabowo sedikit gugup dan gelagapan, namun tetap dapat memberikan jawaban yang panjang-lebar.

Namun dari jawaban yang panjang lebar selama dua menit itu, penulis--atau mungkin juga masyarakat luas--mendapat kesan bahwa beliau sepertinya kurang paham tentang bagaimana memerangi korupsi sampai ke akar-akarnya. Atau mungkin pemahaman beliau soal korupsi belum begitu memadai? Misalnya dia menyoal soal pemberian THR. Dia mempertanyakan kenapa KPK menganggap bahwa pemberian THR itu sebagai korupsi? 

Rupanya banyak pihak yang belum memahami tentang alasan KPK melarang THR antar-kalangan tertentu, samacam pejabat dan pengusaha misalnya, atau antara pengusaha dengan angota legislatif.  THR atau tunjangan hari raya memang bukan korupsi, sebab itu aslinya adalah suatu bonus tambahan uang atau tunjangan dari pengusaha bagi karyawan dalam menyambut hari raya agama. Tetapi belakangan banyak pejabat yang latah ikut-ikutan minta THR dari pengusaha. Ini bisa saja disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk menjadi transaksi suap misalnya. 

Kemungkinan yang sama bisa terjadi pada pemberian parcel. Siapa yang bisa menjamin kalau parcel Lebaran atau Natal yang diberikan oleh seorang pengusaha kelas kakap kepada seorang anggota DPR itu hanya berisi roti dalam kemasan kaleng dan minuman sirup? Bisa saja di sana terselip uang miliaran rupiah yang dimaksudkan sebagai imbalan atau suap. Ingat, para oknum pemberi dan penerima suap memiliki banyak cara dalam bertransaksi, dan banyak yang telah ditangkap tangan (OTT) oleh KPK. 

Maka kalau KPK tidak melarang pemberian parcel, bisa saja saja transaksi suap itu lolos lewat cara itu. Maka, demi menunjang pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan sampai ke akar-akarnya, dibikin saja aturan yang melarang para pejabat, pengusaha, politikus, saling memberikan parcel atau THR. Dan mestinya capres-capres kita jeli dengan hal ini, dan mendukung kebijakan KPK melarang THR dan parcel antar pejabat tinggi, politikus dan pengusaha.

Betul kata Jokowi dalam debat itu, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa bagi kemanusiaan dan peradaban. Maka jangan pernah dikasih peluang sedikit pun untuk korupsi berlangsung. Sekecil apapun celah yang bisa dimanfaatkan para oknum dalam melakukan aksi korupsi, harus ditutup rapat. 

Tapi pernyataan capres bahwa jika korupsi sudah sampai triliunan rupiah, dan pelakunya akan dihabisi, itu juga kesalahan, sebab yang namanya korupsi, ratusan ribu atau triliunan, tetaplah korupsi. Dan harus ditertibkan. Menertibkan korupsi tidak boleh pandang bulu atau melihat besar-kecilnya jumlah uang yang dapat dikategorikan sebagai korupsi itu.