Siapa Pemimpin Jahat Itu?

Pasca-pendaftaran capres/cawapres ke KPU pada 10 Agustus 2018 lalu,  wajar saja jika banyak orang yang merasa kecewa karena harapannya tidak  terpenuhi. Misalnya, ada pendukung Prof Dr Mahfud MD  yang menyatakan  diri jadi "golfud" plesetan dari istilah "golput", yang tidak akan  menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2019 mendatang.

Setelah  Jokowi resmi berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin, memang banyak orang yang  merasa kecewa, utamanya simpatisan Mahfud MD. Tapi hal yang sama pasti  juga akan terjadi apabila misalnya bukan Ma'ruf Amin yang jadi cawapres  Jokowi. Diperkirakan banyak nahdliyin yang tidak puas dan mungkin akan mengalihkan pilihan mereka ke pasangan capres yang lain. Serba repot.

Itulah  pilihan politik, yang tidak akan dapat memuaskan jutaan atau puluhan  juta orang secara bersamaan. Pasti ada akar rumput yang merasa tidak  klop dengan sebuah keputusan atau kebijakan yang diambil oleh para  elite. 

Ibu Shinta Nuriah Wahid misalnya, yang secara spotan mengatakan  bahwa tidak ada yang cocok dia pilih dari kedua pasangan capres/cawapres tersebut. Tapi kita yakin, ungkapan mantan ibu negara itu hanyalah  luapan emosi sesaat. Beliau pasti memilih yang paling pantas, dan yang  sudah terbukti.

Dalam kondisi ini, kita patut berbangga hati  dengan Prof Dr Mahfud MD, yang meskipun dirinya mungkin pihak yang  paling kecewa dalam "drama" ini, namun dia tetap menghimbau masyarakat,  secara khusus para simpatisannya supaya tidak golput. Menurut Mahfud,  kita harus menggunakan hak pilih dalam Pilpres 2019 mendatang untuk  mencegah agar jangan sampai pemimpin yang jahat berkuasa.

Siapa yang dimaksud dengan pemimpin jahat itu? Mudah sekali sebenarnya  menebaknya. Dan semua orang pasti tahu dan mengerti, apalagi hanya menebak satu di antara dua orang. Kalau ada orang yang tidak mengerti,  dia pasti bodoh atau dibodoh-bodohi. Tapi meski demikian tetap saja banyak orang punya kepentingan dengan pemimpin jahat tersebut. Misalnya  mengharap akan mendapatkan kedudukan atau posisi di pemerintahan, bila  pemimpin jahat itu menang.

Pemimpin jahat itu, akan melakukan apa  saja demi memenuhi ambisinya. Nilai-nilai moralitas dan etika akan  dilabrak. Mungkin dia tidak terlihat melakukan apa-apa, namun yang pasti  dia akan sibuk di belakang panggung memberikan ide dan pengarahan  kepada pengikutnya di lapangan. Dia akan membiarkan pengikutnya menyebar  hoax atau isu-isu fitnah demi menyerang lawan politik atau saingannya.  Yang paling nyata adalah bagaimana aturan-aturan dalam berdemokrasi  diterjemahkan sesuai kepentingan kelompok mereka sendiri.

Seperti  kita saksikan akhir-akhir ini adalah bebasnya mereka melakukan aksi demo  ganti presiden. Betul sekali. Bahwa yang namanya presiden, sesuai  aturan demokrasi, punya batasan dalam berkuasa. Tak ada presiden yang  akan dapat berkuasa seumur hidupnya, seperti hampir pernah terjadi di  masa lalu. 

Semangat reformasi 1998 telah membatasi masa jabatan presiden  maksimal hanya dua kali. Jokowi yang baru satu periode, tentu berhak  untuk menggenapinya dua periode. Bagi pihak yang tidak berkenan, tentu  boleh menyetopnya sesuai mekanisme yang beradab, yakni ikut bertarung  dalam Pilpres 2019. Mudah dan sederhana sebenarnya, apabila kita punya  itikad baik.

Tapi ketika semua itu sudah dilandasi niat jahat,  nafsu untuk berkuasa secepat mungkin, semua aturan dan kepatutan  dilabrak semau-maunya. Maunya sekarang juga mereka menggenggam kekuasaan  itu. Itu salah satu indikasi jahatnya seseorang atau sekelompok orang.  

Demi ambisi itu mereka melakukan apa saja, seperti aksi demo ganti  presiden. Padahal pemilihan presiden masih lama, tetapi mereka sudah  mulai berkampanye.