Hamida Umalekhoa
Hamida Umalekhoa Institut Tinta Manuru

Selanjutnya

Tutup

Wanita Pilihan

Perempuan dalam Kontestasi Politik

10 November 2017   21:57 Diperbarui: 10 November 2017   22:09 586 3 2
Perempuan dalam Kontestasi Politik
Foto : Tempo.co

Mentalitas perempuan Indonesia yang berkiprah diranah politik dapat dibuktikan dengan representase perempuan dalam kanca politik yang dapat mempengaruhi sistem serta kebijakan, baik secara struktural maupun non-struktural. Megawati Soekarno Putri, adalah salah satu perempuan yang dikenal sebagai sosok perempuan pertama yang menduduki kursi presiden, Dia juga dikenal sebagai perempuan tangguh yang memiliki pengaruh dalam sistem pemerintahan di negeri ini.

Selain itu, Sri Mulyani dengan talentanya dibidang ekonomi dia juga memiliki andil secara politik sehingga dapat menduduki struktur kabinet dari era Susilo Bambang Yudoyono hingga era Jokowi, perempuan satu ini, bukan saja dikenal sebagai perempuan yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara Nasional melainkan juga secara Internasional. Itu artinya, ketangguhan perempuan secara Nasional tidak diragukan.

Namun, mentalitas perempuan secara umum yang dapat mempengaruhi kebijakan tidak dapat dijadikan sebagai salah satu hipotesa bahwa perempuan Indoensia secara umum mampu berkiprah melawan arus politik dibangsa ini dengan mengandalkan kesempatan berpolitik dengan indikator kuota 30 persen. Ketegasan kuota 30 persen atas keterlibatan perempuan wajib untuk dijadikan sebagai salah satu bentuk kesempatan untuk membimbing serta melatih diri secara personal sebelum memasuki ajang perebutan kekuasaan.

Kuota 30 persen tidak serta merta dijadikan sebagai suatu kewajiban atas kesempatan perempuan untuk berkiprah pada ranah politik, tanpa melihat kualitas diri secara personal, dengan ketegasan undang-undang tersebut sudah seharusnya dapat dijadikan sebagai teguran terhadap perempuan untuk meningkatkan kualitas diri agar kuota tersebut tidak terkesan suatu keterpaksaan lembaga untuk melibatkan perempuan dalam politik.

Mestinya kuota 30 persen ini dapat dijadikan sebagai alasan keterwakilan perempuan dalam mempertaruhkan ide dan gagasan, bukan sekedar menjadikan perempuan sebagai pelengkap struktural. Undang-undang khusus  yang dapat membentuk persepsi individu pada pada tiap-tiap lembaga bahwa kehadiran perempuan merupakan bentuk pengejewantahan keterwakilan perempuan. Padahal, selain dengan adanya undang-undang kuota tersebut perempuan dan laki-laki meiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih.

Perempuan yang masih dengan keterbatasan pemahaman dalam berpolitik dengan terpaksa diikutsertakan dalam lembaga politik, tentunya hanya semata-mata sebagai pemenuhan syarat undang-undang tersebut. Keterlibatan perempuan seperti inilah sehingga tidak sedikit perempuan memilih apatis dalam mengambil bagian dalam wacana politik.

Sementara sebagian perempuan yang memiliki talenta berpolitik, sudah barang tentu akan di habisi dengan dalih penekanan budaya untuk mendikriminasi kepentingan perempuan secara personal. Persoalan seperti ini, tentunya akan berdampak pada kebijakan yang berpihak terhadap perempuan.

Wacana dan dinamika politik sebagai ajang pertarungan ide dan gagasan bukan semata-mata dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk meraih kekuasaan politik. Namun, sekurang-kurang-nya dalam wacana tersebut perempuan dapat membuktikan kualitas diri yang dimiliki sehingga perebutan kekuasaan yang dilakukan tidak sekedar dilihat sebagai bentuk langkah cepat mengejar kuota.

Pada masa-masa sebelumnya, Keterlibatan perempuan dalam politik dapat ditandai dengan keseriusan perempuan memperjuang hak-hak perempuan dan anak di semua sektor, baik sektor ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, pendidikan serta meningkatkan status perlindungan anak dalam hukum.

Meskipun secara kuantitas perempuan sangat sedikit dalam perpolitikan di era sebelumnya. Namun, perempuan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Padahal, jika dilihat dari aspek kuantitas tidak representasi sebab jumlahnya sangat sedikit, kualitaslah yang diandalkan dalam merealisasikan  hak perempuan dalam berpolitik.

Kuota 30 persen dalam ketegasan undang undang tentang partai politik benar adanya sebagai bentuk penghargaan negara atas hak perpolitikan perempuan. Namun, kuota tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh perempuan secara keseluruhan sebagai bentuk penghargaan, hal ini dapat di lihat pada pemilihan legislatif tahun 2014 silam

Ditingkat kedaerahan, Perempuan masih secara signifikan direkrut secara paksa dalam partai untuk memenuhi syarat undang-undang. Masih dengan jumlah yang kecil perempuan-perempuan berkualitas yang ikut libatkan dirinya secara langsung dalam pemilihan legisltaif sementara yang lain masih dengan mengandalkan kelebihan tertentu, seperti uang, dan pengaruh status sosial lainnya.

Keterlibatan perempuan dalam perpolitikan yang tidak ditandai dengan kualitas sangat terlihat jika menang dalam kontestasi proses politik tidak dapat perjuangkan hak perempuan berdasarkan realitas kehidupan perempuan setempat. lihat saja di beberapa Kabupaten Kota di Wilayah Propinsi Maluku Utara, ketua dan anggota di parlemen tingkat daerah hampir memenuhi kuota 30 persen, mengapa saya menyebutnya hampir memenuhi kuota 30 persen, karena selain anggota adapun kursi legisltaif diketuai oleh perempuan. Namun, realitas regulasi yang ada di daerah masih dengan regulasi-regulasi yang lama.

Sejumlah perempuan yang berlatar belakang aktifis yang kulaitas dirinya tidak dapat di ragukan lagi. Justeru dalam konstestasi perpolitikan diperhadapkan dengan ketidakrelaan politisi kaum laki-laki serta diperhadapkan juga dengan tantangan yang datang dari perempuan. Artinya, ketidakrelaan terhadap perjuangan perempuan dalam politik tidak saja dapat ditandai dengan kelompok laki-laki namun ketidakrelaan tersebut sering datang dari diri perempuan.

Artinya, baik secara individu maupun secara kelompok perempuan masih butuh pembinaan secara komprehensif dalam meningkatkan kemampuan berpolitik. Agar, dalam tantangan baik internal maupun eksternal perempuan dapat dihadapi dengan pikiran serta tindakan yang tidak dapat merugikan pihak manapun.

Semangat perempuan dalam kanca politik akan diperhadapkan dengan tantangan besar yang terkadang datang dari diri perempuan sendiri serta keluarga, untuk itu perempuan sekurang-kurangnya sebelum memasuki dunia politik dapat memenuhi  tuntutan sosial untuk membentuk persepsi keluarga khususnya serta masyarakat secara umum, bahwa perempuan juga 'bisa' mempengaruhi kebijakan, terlepas dari pembentukan citra serta personal dalam pencarian popularitas dalam dunia politik.

 

"Tulisan ini selain dari pencermatan secara pribadi terhadap perekrutan para caleg tahun 2014, juga sebagai bentuk refleksi atas ketegasan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik".

Semoga bermanfaat.