[caption caption="Grafik partai paling korup - foto: RM Online"][/caption]
Stigma Partai Beringin sebagai sarangnya politisi bermental 'mafia' begitu melekat. Partai yang sudah malang melintang di jagad politik Indonesia ini harus menjadikan Munas April 2016 nanti sebagai momentum berbenah.
Elit dan segenap stakeholder partai tentu ingin mengembalikan marwah partai yang dulu bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar ini. Namun sayangnya, masih ada sekelompok elit yang tidak sadar diri dengan rekam jejak yang buram, masih percaya diri maju mencalonkan diri menjadi Caketum.
Bagi orang-orang semacam itu, sangat kental kesan bahwa kekuasaan adalah yang utama. Dan jika kekuasaan adalah tujuan, resiko otoritarianisme dan praktik kartel permafiaan adalah goal utama mereka bertarung mati-matian di Munas.
Hal semacam ini tentu adalah momok bagi tujuan utama Munas itu sendiri. Selain membentuk kepengurusan yang solid, di hajat pengambilan keputusan tertinggi partai itu haruslah menghasilkan orang-orang yang bisa mengembalikan kepercayaan publik. Â Golkar harus bangkit dari keterpurukan hasil di pilkada serentak, dimana partai ini ambruk dari persaingan elektoral.
Cukup sudah Golkar dikenal sebagai partai yang melahirkan pejabat publik dengan portofolio yang mencoreng partai. Sejarah mencatat Golkar sebagai partai yang pakemnya tak bisa jauh dari lingkaran kekuasaan sejak Orde Baru hingga beberapa kali periode pemerintahan pasca Reformasi.
Maka tidak heran jika pasca Reformasi, publik mengenal politisi-politisi yang merupakan kader Partai Golkar identik dengan mafia proyek, mafia sepak bola, mafia di MK. Selain itu ada juga bekas Ketum di sebuah Komite Kepemudaan yang bermental pemecah belah. Malah sekarang ada lagi generasi penerusnya yang membuat kongres tandingan, dan aktor utamanya yang menjadi ketum adalah kader Golkar. Yang kekinian ada mafia Migas, mafia saham Freeport, mafia percetakan Quran. Belum lagi beberapa klan politik dinasti yang menjadi raja di daerah. Mereka semua produk dari partai Golkar.
Elit, kader dan senior partai ini haruslah menyadari diri bahwa pilkada serentak adalah hasil dari degradasi kepercayaan publik yang makin hari makin meluas. Dan hal tersebut utamanya berasal dari amburadulnya figur-figur penting Golkar yang menjadi pesakitan di rutan-rutan dan lembaga hukum.
Golkar boleh berbangga di balik deretan kader-kader bermental mafia pemburu rente, masih banyak pejabat publik, tokoh nasional, maupun guru bangsa yang lahir dari partai ini. Jebolan partai ini juga banyak yang sukses membangun partai lain dan menjadi tokohnya. Hal itulah yang harus direproduksi terus. Golkar harus menjadi kawah candradimukanya politisi bermental negarawan bukan calon penghuni rutan.
