Kritik Sistem Zonasi Tak Boleh Basi

Jika mengamati lebih dalam mengenai penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru, setidaknya 4 poin kritis mengenai dampak penerapannya yang perlu diperhatikan :

Pertama, Kesiapan belajar bagi siswa. Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru mengabaikan pertimbangan terkait kemampuan peserta didik yang beragam. Setiap peserta didik dengan berbagai latar belakang keluarga, sosial dan ekonomi tentu memiliki beragam kemampuan kognitif yang juga beragam. 

Kesiapan anak mengikuti proses pembelajaran tentunya perlu dipertimbangkan oleh para pemangku kebijakan. Kebijakan pendidikan yang mengabaikan klasifikasi emampuan kognitif anak yang beragam dalam satu kelas tentu akan berdampak bagi proses pembelajaran mereka. 

Adanya jarak kemampuan kognitif yang terlalu luas dalam satu kelas akan berdampak signifikan bagi setiap anak dalam kelas. Sebagian siswa akan sulit menerima pembelajaran yang disampaikan atau sebaliknya, sebagian anak mengalami kebosanan mengikuti proses belajar di kelas karena materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 

Kedua, Manajemen kelas bagi guru. Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru jelas menutup mata dari penerapan manajemen kelas yang dilaksanakan oleh para guru. Peserta didikan yang berlatar belakang kemampuan yang beragam akan menyulitkan para guru untuk menentukan manajemen kelas yang akan diterapkan. 

Hal ini tentu berdampak besar bagi para guru. Para guru sebagai pendidikan akan kesulitan ketika menyusun rancangan manjamen kelas berbasis kemampuan siswa yang beragam. Hal ini akan berdampak guru kelelahan memfasilitasi manajemen pembelajaran yang mampu dengan efektif tersalurkan bagi para siswa di kelasnya. 

Atau sebaliknya, guru memilih menentukan suatu strategi manajemen kelas tertentu dan mengabaikan efektivitas pembelajaran yang disampaikan kepada siswa di kelasnya. 

Ketiga, Kesiapan fasilitas pendidikan. Penerapan sistem zonasi belum didukung oleh pengadaan fasilitas yang merata di setiap sekolah negeri, hal ini menciptakan ketimpangan antar satu sekolah dengan lainnya. 

Keempat, Ketersediaan sekolah. Penerapan sistem zonasi tidak mempertimbangkan meratanya ketersediaan sekolah. terbukti, di beberapa wilayah tidak masuk alam zona sekolah manapun, dampaknya siswa tidak memperoleh hak mendaftar di sekolah negeri manapun.

Terlepas dari keempat poin kritis di atas, dampak penerapan sistem zonasi telah terbukti mengorbankan banyaknya anak usia sekolah tidak mampu meraih hak mengenyam bangku sekolah. kebijakan pendidikan yang didasari oleh semangat tawar menawar penguasa dengan rakyat menjadikan fasilitas pendidikan seolah hal yang mewah untuk diperoleh masyarakat. 

Hal ini terjadi lantaran kebijakan pendidikan dibuat dengan cara pandang kapitalistik sehingga menjadikan sektor pendidikan seolah komoditas dagang yang diperjual belikan. Bukankah pendidikan adalah hak rakyat? Bukankah memperoleh hak pendidikan semestinya diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat?