Berkenaan dengan Hari Bumi Internasional yang jatuh pada tanggal 22 April kemarin, Indonesia tengah disibukkan dengan hiruk pikuk pemberitaan kemacetan Jakarta karena beberapa arus lalu lintas ditutup. Demi menghormati negara-negara yang tergabung dalam Konferensi Asia Afrika, Indonesia sebagai tuan rumah, mempersiapkan segala fasilitas yang diperlukan demi terselenggaranya acara sakral bagi negara-negara merdeka pasca perang dunia I itu.
Seolah menjadi agenda wajib, pertemuan antar negara dalam bentuk apapun memiliki kepentingan diplomatik yang membungkus kerjasama politik dan ekonomi didalamnya. Dasasila Bandung yang bernuansa penghormatan terhadap hak-hak kedaulatan negara bertransformasi menjadi kerjasama dalam membangun kekuatan perekonomian dan pembangunan. Pengharapan investasi menjadi salah satu agenda buy-sell agreement dalam rangka mengkatrol kondisi perekonomian masing-masing negara. Motif ini diperkuat dengan data bahwa Asia Afrika didominasi oleh developing countries yang memiliki persoalan major dalam hal perekonomian sekaligus kesejahteraan sosial yang menyertainya. Tidak ubahnya Indonesia, menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika merupakan “kesempatan emas” untuk menyuguhkan suguhan terbaik dan impresi tercantik demi maraknya investasi di masa yang akan datang. Senada dengan penghujung pidato presiden Jokowi dalam KTT APEC, Beijing 2014 lalu, “We are waiting for you to invest in Indonesia...”.
Kampanye bertubi-tubi pemerintah terhadap pembukaan investasi di Indonesia bagi pihak luar ini menjadi bahan bakar semangat pada tujuan pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan yang akan dipimpin oleh ex-Gubernur DKI “satu tahun” ini. Pasalnya, arus perekonomian global yang meningkat dengan amat kuat ini harus diimbangi dengan keterbukaan dan kedewasaan Indonesia dalam memandang kebutuhan dasar nasional, yakni ketergantungan pada pasar global. Namun, agaknya kampanye tersebut seolah menjadi oposisi kampanye masyarakat yang simpatik dan turut berpartisipasi pada peringatan Hari Bumi kemarin.
Ekonomi Global dan Lingkungan
Sebagai bentuk konsekuensi peruntuhan barrier terhadap ekonomi global, aktivitas perekonomian dalam bentuk investasi bisnis dengan ragam prosesnya akan berdatangan secara simultan ke tanah Indonesia. Hal ini yang menjadikan risiko tersendiri bagi pengelolaan lingkungan hidup nasional.
Nuansa kebijakan pemerintah yang “nyinyir’ lingkungan ini didahului oleh penggabungan kementerian lingkungan hidup dengan kementerian kehutanan yang seolah membarikade legalitas Kementerian Lingkungan Hidup dalam wewenangnya melakukan pengelolaan lingkungan pada sektor pertambangan, pertanian, perikanan, dan sektor lain yang disinyalir menjadi kontributor utama pencemaran lingkungan. Dilanjutkan dengan pengalihan perizinan lingkungan yang tidak lagi terpusat di kementerian, melainkan kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini menimbulkan asumsi bahwa arah kebijakan pembangunan nasional meng-anak-tiri-kan aspek lingkungan hidup. Sehingga, pengelolaan lingkungan hidup hanya dipandang sebagai eksternalitas dari aktivitas bisnis semata.
Walaupun, sampai sekarang beberapa hal tersebut tidak lantas menjadi bukti inkonsistensi janji-janji Presiden dalam komitmennya terhadap pembangunan sebelum dilantik. Hanya saja, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup seolah tidak “bunyi” dalam rangkaian janji sampai kebijakan beliau sampai saat ini.
Lingkungan Berdimensi Waktu
Kemampuan daya dukung lingkungan yang baik dalam mendegradasi cemaran, berimplikasi pada kurangnya efek jera bagi pelaku pencemaran di negara berkembang. Pendidikan yang relatif rendah berdampak pada rendahnya pula kesadaran pelestarian lingkungan. Oleh karena daya dukung lingkungan, pencemaran tidak akan terlihat sampai tanah, sungai dan danau berubah warna, tanaman mati, dan suhu meningkat seiring menurunnya daya dukung lingkungan bertahun kemudian. Pengelolaan lingkungan hidup sangat bergantung pada dimensi waktu.
Sadar akan hal ini, pemerintah Indonesia kiranya membagi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dimensi waktu sebagai constraint utamanya. Pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi dampak dari aktivitas masa lampau, dikelola dengan program revitalisasi dan rehabilitasi seperti program kali bersih yang diatur di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 35 tahun 1995. Kemudian, Dampak lingkungan yang belum terjadi namun memiliki risiko terjadi pada keadaan tertentu, dikelola dengan implementasi 13 instrumen pengendalian lingkungan yang tertera dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Kemudian, dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dalam jangka panjang dan lintas generasi dikelola dengan memasukkan mata ajaran lingkungan hidup pada kurikulum nasional. Namun bagaimana implementasinya?
Yale University bersama UNEP dalam brand Environmental Performance Index-nya, menempatkan Indonesia di urutan ke 112 dari 178 negara yang diteliti pada tahun 2014. Indonesia persis dibawah Mongolia dengan perolehan skor 44,67. Persoalan pengelolaan lingkungan Indonesia didominasi oleh sanitasi, ketersediaan air, dan pertanian.
