Konstelasi politik kepartaian terkini melalui para konstestan sekaligus koalisi pada Pilkada Serentak 2018 mengungkapkan realitas faktual mengenai politik yang sejati. Politik adalah politik; tidak ada kawan atau lawan, kecuali kepentingan politik itu sendiri.
Belum lama; 4 tahun, tepatnya pada Pilpres 2014, dua koalisi bersaing. Satu koalisi gencar menabur isu seputar komunis-PKI terhadap seorang kandidat beserta partai pengusungnya. 1 tahun silam, tepatnya Pilgub DKI Jakarta, isu SARA menyengat banyak kepala kalangan akar rumput.
Menjelang akhir pendaftaran pasangan kontestan, tepatnya 4 Januari 2018, isu SARA berbungkus 'politik identitas' pun digulirkan. "Di Sumut, jumlah orang Jawa sangat besar, bahkan ada yang menyebut mayoritas warga Sumut adalah suku Jawa. Jadi, kalau itu yang dibidik oleh Pak Djarot dengan Jawa-nya untuk menang di Sumut, wajar saja," kata Hidayat Nur Wahid (HNR) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Tanpa malu HNW--seorang petinggi PKS--mencuatkan hal semacam ini terhadap Cagub Djarot Saiful Hidayat dari PDIP untuk Pilgub Sumut. Di Pilgub Sumut itu koalisi PKS-PAN-Gerindra-Nasdem-Golkar-Hanura mengusung paslon Letjen Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, padahal pada 24 Desember di DPP PKS, Jakarta Presiden PKS Sohibul Iman menggelar rapat tertutup terkait Pilkada serentak 2018 dengan koalisi PKS-Gerindra-PAN.
Pilgub DKI 2017 memang telah usai, dimana Nasdem dan Golkar berkoalisi PDIP-Hanura mengusung Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan isu SARA berhamburan di kalangan akar rumput, baik terhadap paslon maupun partai koalisi, hingga paslon akhirnya kalah dari paslon yang diusung PKS-Gerindra-PAN-PPP-PKB-Demokrat. Tetapi, isu SARA sempat bergentayangan lagi di media sosial kalangan akar rumput pasca-Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017 itu.
Tidak ketinggalan menjelang akhir pendaftaran pasangan kontestan dalam Pilgub Jawa Barat. Pada saat konferensi pers acara "Ikrar Pemenangan Calon Kepala Daerah Partai Keadilan Sejahtera" di hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, 4 Januari juga Presiden PKS Sohibul Iman berkata, "Walaupun elektabilitasnya masih kecil, dalam kepemimpinan Sunda dia itu sudah memenuhi kriterianya. Deddy Mizwar pun memenuhi, hanya bobotnya beda dari sisi nyunda. Pak Sudrajat lebih dari Demiz, karena bukan orang Sunda, dari itu kami kalkulasi bobot-bobot itu dan Pak Sudrajat punya kelebihan."
Realitas koalisi partai di Pilkada Serentak 2018, mau-tidak mau, cukup telak mencelakkan kalangan akar rumput. Tidak perlu secara terinci dengan seluruh Pilgub (17 Pilgub), Pilwalkot 39 Kota atau Pilbup di 115 kabupaten. Cukup dengan 5 Pilgub, jelas sekali, bahwa politik tetaplah politik itu sendiri, dan masing-masing partai bisa berkoalisi secara terpencar, dimana PDIP, Nasdem, dan Hanura sering 'dianggap' berseberangan dengan Gerindra, PKS, dan PAN pasca-Pilgub DKI 2017, atau PDIP berseberangan dengan Demokrat.
5 Pilgub itu adalah, pertama, di Pilgub Sumut tadi, jelas, Nasdem masuk dalam koalisi Gerindra-PKS-PAN, tentunya dengan Golkar dan Hanura.
Kedua, di Pilgub Jawa Tengah. PDIP dan Demokrat berada dalam satu koalisi dengan Nasdem, Golkar, dan PPP mengusung Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).
Ketiga, di Pilgub Jawa Timur. Koalisi Demokrat-Golkar-Nasdem-PPP-Hanura-PAN mengusung Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, dan koalisi PKB-PDIP-PKS-Gerindra mengusung Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarnoputri.
Keempat, di Pilgub Bali. Koalisi PDIP-Hanura-PAN-PKPI-PPP-PKB mengusung I Wayan Koster-Tjokorda Oka Arta Ardana Sukawati (Cok Ace), dan koalisi Golkar-Demokrat-Nasdem-Gerindra-PKS mengusung I.B. Rai Dharmawijaya Mantra-Ketut Sudikerta.
