Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo masih melihat para menterinya belum bekerja sesuai dengan target dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19. Hal inilah yang membuat Presiden Jokowi menumpahkan ketidakpuasannya saat membuka rapat paripurna kabinet di Istana Negara pada 18 Juni lalu,Jokowi pun tak seganakan melakukan reshuffle kabinet.
Rekaman marahnya Jokowi dalam rapat kabinet ini baru diunggah di akun YouTube
Sekretariat Presiden pada Ahad lalu, atau sepuluh hari setelah rapat itu. "Presiden beberapa kali katakan hal ini dan masih ada hal-hal di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan. Maka penekanan untuk saat ini lebih keras dari sebelumnya," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Presiden mengkritik beberapa sektor, seperti kesehatan yang belum optimal dalam penyerapan anggaran. Program lainnya, seperti bantuan sosial dan
stimulus usaha kecil, juga dianggap Jokowi masih belum optimal. Padahal gelombang
pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pandemi sudah berlangsung sejak tiga bulan lalu.
Pernyataan Jokowi bukan gertak sambal. Presiden tengah mempertimbangkan untuk merotasi pejabat setidaknya di 16 kementerian dan lembaga. Dari rencana itu, Jokowi memikirkan penggantian setidaknya tujuh pejabat kementerian, diantaranya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Teten Masduki, serta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
Dalam pernyataan nya Jokowi berniat mengganti Terawan karena tak optimal mengendalikan penularan, Jokowi juga sempat menyampaikan kegusarannya atas
realisasi penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan yang sangat rendah, baru 1,53 persen dari Rp 75 triliun. Padahal dana tersebut dibutuhkan segera untuk membayarkan tunjanganTenaga medis dan pengadaan alat kesehatan.tak banyak yang berubah dalam prosedur pembayaran di
Kementerian Kesehatan. Padahal, kata dia, pembayaran untuk obat, alat kesehatan, inovasilayanan kesehatan, dan pembayaran tenaga kesehatan melalui Kementerian Kesehatan. "Taka ada yang berubah, prosedurnya biasa saja, tidak ada suasana krisis. Makanya, realisasi anggarannyasangat rendah,"Â
Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, Kebijakan metode pembelajaran
jarak jauh nantinya bisa diterapkan permanen seusai pandemi Covid-19.Menurut analisis Kemendikbud, pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar-mengajar akan menjadi hal yang mendasar.
"Pembelajaran jarak jauh, ini akan menjadi permanen. Bukan pembelajaran jarak
jauh pure saja, tapi hybrid model. Adaptasi teknologi itu pasti tidak akan kembali lagi," kataNadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Kamis (2/7/2020).
Dia mengatakan, pemanfaatan teknologi ini akan memberikan kesempatan bagi sekolah
melakukan berbagai macam modeling kegiatan belajar.
"Kesempatan kita untuk melakukan berbagai macam efisiensi dan teknologi
dengan software dengan aplikasi dan memberikan kesempatan bagi guru-guru dan kepala sekolah dan murid-murid untuk melakukan berbagai macam hybrid model atau school learning management system itu potensinya sangat besar,"
Menurut Nadiem, hal ini terbukti dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama pandemi
