Setiap tahun kita akan memperingati Hari Hak Masyarakat Adat Nasional yang dirayakan setiap tanggal 13 Maret. Terkait perayaan itu, sulit rasanya melupakan keprihatinan akan Masyarakat Adat yang menggema saat ini ditanah air.
Dalam banyak hal mereka masih dipandang sebelah mata. Sebut saja misalnya, lahan mereka yang dirampas korporasi untuk perkebunan sawit, pertambangan, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa menerapkan prinsip ekoevisiensi.
Bahkan ada masyarakat adat yang diusir dari tempat tinggalnya. Hingga identitas kultural mereka kurang mendapat pengakuan dan perlindungan dari Negara.
Contoh kasus misalnya penolakan masyarakat adat Wae Sano terhadap proyek eksplorasi geothermal yang dijalankan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di desanya, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).
Mereka beralasan, pengeboran itu berada didalam ruang hidup mereka, sementara pemerintah tidak bisa menjamin pengeboran dan operasi geothermal tidak akan membahayakan hidup dan lingkungan mereka kedepannya.
Selain itu mereka menekankan potensi Wae Sano terkait pertanian, konservasi dan pariwisata alam yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah.
Ketimbang mengoperasikan proyek geothermal yang dirasa mengancam kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan mata pencaharian masyarakat setempat.
Bahkan hingga kini ujung pohon kasus ini masih belum jelas. Pemerintah daerah juga enggan memberi tanggapan seiring banyaknya protes dari masyarakat Wae Sano.
Hemat saya, masyarakat adat Wae Sano telah menghidupkan dan menjunjung tinggi semangat humanisme ekologis. Humanisme ekologis menawarkan alternatif yang otentik kepada masyarakat industri dalam berelasi dengan alam.
Kemanusian yang ekologis dibangun dalam kesatuan yang yang harmonis dengan alam. Manusia bukanlah penakluk atau penjajah alam. Ia bagian dari alam dan memiliki tanggungjawab merawat dan menjaga alam.
Kita tahu bahwa dewasa ini banyak perilaku manusia yang banal dan terlalu serakah dalam mengeksploitasi sumber daya alam.
