Bandung, 31 Maret 2017, Gerakan Mahasiswa Pembebasan Kota Bandung kembali menggelar Diskusi Publik DIALOGIKA bertajuk “Jabar Satu dan Upaya Integrasi Kekuatan Politik Untuk Mengukuhkan Agenda Liberalisasi”. Bertempat di Pendopo UNPAD dipatiukur, DIALOGIKA ini dihadiri oleh beberapa pemateri diantaranya Adiyana Slamet, M.Si. (Pengamat Komunikasi Politik), Ipank Fatin A (Muslim Analyze Institute), Dr. Julian Sigit, S.Pd. M. E.sy. (Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UPI) dan Firmansyah (Gerakan Mahasiswa Pembebasan Jawa Barat). Tak terkecuali Mahasiswa dari berbagai kampus turut memadati agenda DIALOGIKA dibulan ini.
Adiyana Slamet menuturkan bahwa persoalan Pilgub Jabar adalah lebih pada fokus informasi politik yang diterima oleh Masyarakat, dalam arti seberapa besar basis pengetahuan politik masyarakat. Jika basis ini lepas, maka tindakan rutin yang biasa dilakukan oleh kaum elit dalam mengeksploitasi suara masyarakat terus terjadi. Hal ini dapat disaksikan tatkala setiap pilkada dilakukan, iming-iming mendapatkan bantuan atau money politic terus terjadi. Hal ini berimplikasi tidak beraninya masyarakat dalam menggugat tindakan-tindakan yang mengkhianati visi yang dibawanya. Termasuk jua hal yang menjadi pertimbangan adalah apakah visi tersebut sesuai dengan basic need masyarkat atau tidak sebagai bagian integral tanggung-jawab pemerintah.
Menyoal Basic Need ini tampak jelas dipaparkan oleh Julian Sigit, Berdasarkan data Jawa Barat memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi (5,88%) dan gini rasio yang tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi (5,18) dan gini rasio nasional. Namun demikian, hal ini tidak selaras dengan ketimpangan ekonomi yang justru semakin lebar. Inilah yang menunjukan problem kebijakan pemerintah selama ini tidak memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Ditambah dengan proyek-proyek infrastruktur yang tidak berpihak kepada pemenuhan masyarakat. Tantangan inilah yang harus dijawab oleh Pemimpin Jawa Barat mendatang, dengan harapan masyarakat Jabar akan kesejahteraan itu.
Ipank Fatin menganalisa bahwa terlepas dari carut marutnya realitas Jawa Barat akibat berbagai kebijakan yang tidak mengamini kebutuhan masyarakatnya. Secara strategisitas politik, Jawa Barat menjawab prospek RI 1 dimana Jabar 1 sebagai jembatan menuju kesana. Menurutnya, Strategisitas tersebut terwujud dari beberapa hal yang diantaranya dari sisi kekuatan SDA, Kekuatan SDM pemilih, Kekuatan Ekonomi dan kekuatan Geografis dimana jabar sebagai buffer Jakarta. Inilah Jabar yang akan diperebutkan berbagai pihak untuk diamankan demi kepentingan politik jangka panjang. Namun demikian, realitas politik dengan dukungan sponsor tertentu dan berimplikasi kepada politik transaksional telah mengarahkan segala visi partai dan figur-figur yang diusung mengarah keberpihakan kepada sponsor tersebut yang tampak dari kebijakan-kebijakan merusak dan memberikan bahaya bagi Warga jawa barat.
Disitulah Firmansyah membenarkan akan minimnya informasi politik yang dituangkan kepada Warga Jabar adalah wujud gagalnya partai politik dalam melakukan pencerdasan politik. Peran partai justru berkutat pada lingkaran setan yang hanya mengejar birahi kekuasaan semata. Sementara tatkala kekuasaan telah diraih, kebijakan yang ada tidaklah memenuhi kebutuhan masyarakat namun memihak kepada kelompok-kelompok pemodal. Hal ini dapat dilihat dengan sederhana pembangunan dikota Bandung oleh Ridwan Kamil yang tidak memerhatikan dampak bagi Warga Bandung seperti pembangunan kereta cepat, bangunan-bangunan komersil yang abai dengan lingkungan, laha-lahan hijau yang didirikan bangunan dan sebagainya. Kondisi ini akan menunjukan prospek Jabar kepada arah Liberalisasi dengan partai dan figur-figur seperti itu. Maka dari itu, mesti ada upaya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat beserta konsepsi terutama Ideologi Islam sebagai solusi komprehensif yang mampu menjawab tantangan-tantangan Jawa Barat mendatang.
