Menangkal hoax ketua GMNI Malang ( Bung Yongki ) meluruskan tudingan miring dari beberapa oknum tidak bertanggung jawab yang menzolimi ketua Persatuan Alumni ( PA ) GMNI Dr, Ahmad Bazarah dan Soekarwo (Pakde Karwo).
Bagi Bung Yongki, sebagai seorang organisatoris yang mengaku berpegang teguh pada nilai Pancasila tidak seharusnya membuat tuduhan tidak berdasar yang mengarah kepada fitnah dan penyebaran berita bohong melalui saluran media sosial.
Dinamika di Internal GMNI seharusnya diselesaikan di internal GMNI dan tidak kemudian menyebarkan Hoaks yang mengarahkan permasalahan GMNI kepada figur-figur di Persatuan Alumni GMNI yang sudah tidak ada sangkut pautnya dengan GMNI yang masih aktif.
"Kita itu orang organisatoris, apapun masalahnya dalam organisasi jangan saling monzolimi, coba tonjolkan kualitas lalu hadirkan solusi untuk cairkan suasana di tengah ketegangan atau dinamika. Saya sangat menyesal ada alumni yang terzolimi, apalagi di sana ada ketua PA GMNI ( Dr Ahmad Basarah ) dan Pakde Karwo. Kedua alumni ini adalah tokoh GMNI yang punya kontribusi besar bagi bangsa dan negara pada umumnya dan pada organisasi GMNI khususnya. Bukan hanya GMNI Malang yang mendapat perhatian Bung Basarah tetapi juga GMNI secara nasional serta kader-kader alumni GMNI se Indonesia sudah banyak yang menikmati hasil perjuangan Bung Basarah. Seharusnya kita sebagai kader bersinergitas baik dalam pemikiran ataupun program kerja organisasi atau bahkan ideologi, tapi hal ini tidak terjadi, saya bicarakan hal ini karena prihatin. ( pungkas Yongki )
Lebih dari pada itu ( lanjut Yongki ), saya ingin meluruskan bahwa bahwa :
1. Nama Pak Basarah dan Pakde Karwo ada di dalam SK Karena di minta, bukan mereka yang meminta, dan sudah dari zamannya Ketua DPP Bung Twedy, hal ini sudah bukan rahasia publik.
2. Nama Pak Basarah dan Pakde Karwo di dalam SK itu tercatat sebagai dewan pengawas dikarenakan pengesahan kepengurusan Badan Hukum Perkumpulan oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mensyaratkan adanya adanya struktur Dewan Pengawas. Apabila struktur Dewan Pengawas ini tidak diisi maka pengesahan tersebut tidak dapat dilakukan dan akan berimplikasi kepada legaliatas Organisasi GMNI sebagai Badan Hukum Perkumpulan.
Perlu juga diketahui bahwa struktur dewan pengawas dalam kepengurusan GMNI bukanlah hal baru namun juga sudah diadopsi dalam beberapa kepengurusan sebelumnya termasuk ketika DPP GMNI dipimpin oleh Saudara Twedy Noviadi Ginting. Dengan demikian menyebarkan seakan-akan keberadaan dewan pengawas ini adalah unsur baru yang baru ada di kepengurusan sekarang merupakan berita bohong.
Jadi jelas bahwa tidak ada salahnya di sana semua di atur oleh peraturan perundang-undangan dan tidak di buat-buat seperti yang mereka sebarkan lewat berita-berita hoax. (Tutup Yongki).
