Giri Lumakto
Giri Lumakto Guru

Digital Ethicist, Educator | Pemerhati Pendidikan Literasi Digital, Teknologi, Bahasa, dan Budaya | University of Wollongong, Australia | Kompasianer of The Year 2018 | Best Specific Interest Nominee 2018 | LinkedIn: /girilumakto Medium & Twitter: @lumaktonian | Email: lumakto.giri@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kotaksuara Artikel Utama

Rekonsiliasi Rasa Polarisasi

24 April 2019   13:57 Diperbarui: 24 April 2019   16:12 598 21 8
Rekonsiliasi Rasa Polarisasi
Shake Hand Evil oleh Misk Buell - Ilustrasi: reddit.com

Wacana rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo patut kita ditunggu dan diapresiasi. Namun bagaimana jika nanti yang kita akan lihat malah polarisasi. Pemilu yang membelah publik menjadi kubu 01 dan 02 tidak akan luntur usai rekonsiliasi.

Kentalnya politik identitas. Gaduhnya linimasa media sosial dan efek penjara pola fikir ala post-truth. Akan berpotensi membuat jurang disparitas sosial dan gejolak kebencian selalu ada.

Walau kedua kubu saling berceloteh menggunakan akal sehat selama proses Pemilu berlangsung. Namun nyatanya dungu-mendungukan. Atau saling ejek dengan sebutan cebong atau kampret masih berlangsung.

Kentalnya politik identitas berupa keyakinan beragama sudah lama bergema di Pemilu Indonesia. Di Pemilu tahun 1955, PKI dan PNI selalu menuduh Masyumi hendak mendirikan negara Islam. Melalui kampanye terbuka dan surat kabar waktu itu, kampanye hitam menyudutkan Masyumi beredar di masyarakat.

Mundur ke Pemilu 2014, tuduhan-tuduhan tak berdasar tentang identitas agama juga bergaung. Melalui dua edisi tabloid Obor Rakyat, fitnah terhadap Jokowi sistematis beredar di banyak Ponpes di Jawa waktu itu. Pihak Kepolisian akhirnya melarang Obor Rakyat beredar dan Dewan Pers menyebut tabloid ini bukanlah produk jurnalistik.

Kembali di Pemilu 2019, identitas keagaaman dipolitisasi guna mendulang suara. Pengerahan massa pada berjilid-jilid aksi kuat menyimbolkan identitas keagamaan dan kampanye politik daripada aksi damai. 

Tokoh-tokoh agama yang sering dimunculkan, dikunjungi, dan diberikan panggung dilakukan kedua kubu Capres. Identitas agama mayoritas pun diperebutkan sekaligus dieksebisi sedemikian rupa di Pemilu 2019.  

Guna mendukung kentalnya identitas keagamaan saat Pemilu. Maka masing-masing simpatisan tiap kubu memperebutkan dominasi linimasa. Karena kedua kubu mesti meyakini bahwa moda kampanye dunia digital paling efektif, murah, sekaligus dahsyat dampaknya.

Ekses negatif kampanye digital mudah kita lihat. Misalnya penyebaran berita bohong yang begitu masif. Berita yang menyudutkan kedua pasang Capres ini tak kenal waktu. Bahkan tidak kenal siapa pembuatnya.

Ditambah portal berita digital yang (hiper)-partisan mengunggulkan salah satu pasang Capres. Tak jarang, mem-frame negatif Capres kubu lain. Berita yang dipotong, menonjolkan kalimat sensasional, dan tak jarang berisi disinformasi, menjadi konsumsi simpatisan.

Peran para politisi dengan akun sosmed-nya pun berperan mendorong kegaduhan yang terjadi. Baik itu politisi maupun timses, semua kabar yang menyudutkan Capres lawan diberitakan. Tapi tidak dibagikan jika ada berita yang mengorek sisi negatif Capres jagoan mereka.

Informasi hoaks pun sempat mengotori linimasa. Dari mulai hoaks server KPU 'bolong'. Ada 7 kontainer surat suara tercoblos. Sampai pengeroyokan fiktif Ratna Sarumpaet, menggelorakan nafsu politis menjelekkan citra salah satu pasang Capres.

Kampanye berbasis identitas agama dan kegaduhan reaktif medsos memunculkan penjara digital, filter bubble. Algoritma yang didesain sebagai default platform sosmed ini berdampak serius pada pola pikir users.

Kedua simpatisan Capres akan selalu disajikan berita homogen di linimasanya. Mereka yang mendukung Capres 01, akan banyak posting tentang Capres di linimasanya. Begitupun pada pendukung Capres 02. Maka yang terjadi adalah auto-indoktrinasi ala ruang gema (echo chambers).

Perspektif post-truth, yaitu prinsip keyakinan pribadi diatas konvensi, menguat. Yang kita amati adalah apa saja yang diinformasikan dari kubu 01 dan 02 akan selalu dicap hoaks. Data dan fakta dari kubu 01 akan dilabeli bohong dan konspirasi rezim. Sedang fakta dari kubu 02 akan dijustifikasi mengada-ada atau rumor semata.

Maka terbentuk residu perspektif post-truth yang bisa kita telusur dari Pilkada DKI 2017. Ada segregasi sosial bagi mereka yang mendukung Ahok-Djarot adalah kaum liberal, pluralis, dan sekuler. Dan pendukung Anies-Sandi adalah sektarian, agamis, dan (kadang) radikal.

Tak jauh berbeda, residu perspektif post-truth juga kita raba dari Pemilu 2014. Koalisi partai oposisi pimpinan Gerindra berada dalam gerbong berpola mirip seperti para pendukung Anies-Sandi. Yang terjadi pada gerbong partai koalisi petahan pun kurang lebih serupa. 

Perspektif post-truth dari hasil segregasi sudut pandang politis dan basis massa kini teramplifikasi di Pemilu 2019. Berkat kebebasan ekspresi yang kebabablasan di sosmed, komersialisasi propaganda digital, dan rekayasa social gesture. Rekonsiliasi hanyalah topeng untuk menutupi polarisasi (ekstrim) usai Pemilu.

Pada level pimpinan dan pejabat teras timses, rekonsiliasi adalah waktu berbenah dan saling menyalami. Tidak ada sakit hati selain komisi karena sudah berkampanye selama hampir lebih satu tahun. Lobi-lobi politis dan administratif untuk jabatan tertentu pun bisa jadi terjadi. Dengan tidak memandang kubu mana didukung saat kampanye.

Money Shake Hand - Ilustrasi: wealthmanagement.com
Money Shake Hand - Ilustrasi: wealthmanagement.com
Sedang pada level akar rumput (grass root), Pemilu belumlah usai. Dendam karena dicaci-maki, dilabeli, dan dijustifikasi via sosmed masih membara. Linimasa platform sosmed pun tiada mengubah polarisasi politis dan identitas. Konflik ala linimasa hanya tinggal menunggu waktu saat Jokowi atau Prabowo terpleset statement-nya. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2