"Saya mohon kepada KPK untuk, ya, bisa segera konklusif dan tuntas. Jika salah, ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kami juga ingin tahu kalau itu tidak terlibat. Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diperiksa dan dicitrakan secara luas di Tanah Air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi ini, meskipun KPK belum menentukan hasil pemeriksaan." kata Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato yang disampaikannya dari Jeddah, Arab Saudi pada 4 Februari 2013 sebagaimana yang dikutip oleh sejumlah media (Sumber: Tempo.co).
Pidato SBY tersebut sebagai respon atas anjloknya tingkat elektabilitas Partai Demokrat. Sebab, menurut survei yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia sepekan sebelumnya, tingkat elektabilitas Demokrat menurun akibat kuatnya opini publik yang menganggap kader-kader partai Demokrat sering terlibat kasus korupsi.
Dalam survei yang digelar LSI pada 7-14 Januari 2018, tingkat elektabilitas Demokrat hanya 6,2 persen atau jauh di bawah perolehan suara partai berlambang Bintang Mercy tersebut pada Pileg 2009. Masih menurut survei LSI, Demokrat yang pada  2009 menjawarai pemilihan legislatif dengan 20,85 persen suara berada diposisi keempat. Sementara posisi tiga besar ditempati PDIP dengan tingkat elektabilitas 22,2 persen, disusul Golkar dengan 15,5 persen, dan Gerindra yang dipilih oleh 11,4 persen responden.
Ketika itu sejumlah elit yang juga anggota DPR dari Fraksi Demokrat, seperti Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh terseret dalam kasus korupsi Hambalang. Selain keduanya, Andi Mallarangeng yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pun ikut terseret dalam kasus yang menjadi salah satu "ikon" Partai Demokrat yang saat ini diketuai oleh SBY. Begitu juga dengan Anas yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
"Sejak 2004 hingga sekarang, ini adalah angka terendah untuk Partai Demokrat memberikan keprihatinan dan kecemasan yang mendalam bagi jajaran Partai Demokrat di seluruh Tanah Air," ujar SBY.
Sebagai pendiri sekaligus pejabat tiga posisi strategis partai, yakni Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan Ketua Majelis Tinggi, SBY pantas galau atas situasi dan kondisi partainya.
Kegundahgulanaan SBY tersebut sangat lumrah lantaran, sebelum LSI merilis hasil surveinya, Litbang Kompas lewat surveinya mengungkapkan jika tingkat elektabilitas Demokrat terus merosot, dari 11,1 persen pada (akhir 2012, menjadi 10,1persen pada  pertengahan 2013, dan terus menukik ke angka 7,2 persen pada akhir 2013.
Tiga hari berselang setelah SBY menyampaikan pidatonya, publik dikejutkan dengan bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Anas  Urbaningrum. Skandal "Spindik Anas" ini kemudian menyeret Abraham Samad selaku Ketua Komisaris Komisi Pemberantasan Korupsi dan asistennya, Wiwin Suwandi.
Lantaran selang waktu antara pidato SBY dengan bocornya Srindik Anas tersebut, publik pun kemudian menghubung-hubungkan keduanya. Dan, karena isi dari pidato SBY, publik pun mencium adanya intervensi Istana atas kasus Hambalang yang tengah ditangani KPK.
Kenapa publik berpikir Istana harus mengintervensi kasus Hambalang justru dengan menersangkakan Anas Urbaningrum? Bukannya seharusnya Istana membersihkan nama Anas dari daftar hitam KPK sehingga nama Demokrat kembali bersih dan partai ini dapat kembali bersaing dengan PDIP dan Golkar di posisi tiga besar?
Opini publik tersebut salah besar. Sebab, ditahannya orang dekat Istana atau presiden justru berdampak positif jika presiden maju sebagai calon petahana dalam pemilu.
