Gatot Swandito
Gatot Swandito lainnya

Yang kutahu aku tidak tahu apa-apa Email: gatotswandito@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Akankah Moeldoko Dicawapreskan untuk Dampingi Jokowi?

12 Januari 2018   14:12 Diperbarui: 13 Januari 2018   20:11 5770 7 8
Akankah Moeldoko Dicawapreskan untuk Dampingi Jokowi?
Sumber juara.bolasport.com

Semingguan ini sosok Moeldoko wara-wiri di layar kaca dalam iklan "Selamat Tahun Baru 2018" yang dipariwarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Mantan Panglima TNI itu membintangi iklan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum HKTI yang dijabatnya sejak 10 April 2017.

Dijabatnya Ketum HKTI oleh Moeldoko ini mengingatkan pada langkah Prabowo Subianto yang juga menjabatnya pada periode 2004-2009.

Ketika menjabat Ketum HKTI, Prabowo pun aktif dalam organisasi Gerakan Indonesia Raya yang kemudian berubah menjadi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Menariknya, semenjak dipegang oleh Prabowo, HKTI bukan lagi organisasi kepetanian biasa sebagaimana sebelumnya. HKTI berubah menjadi sebuah organisasi yang jabatan ketua umumnya diperebutkan.

Pada 2010, setelah Prabowo kembali terpilih sebagai Ketum HKTI dalam Munas HKTI 2010, Oesman Sapta Odang yang menurut Prabowo bukan merupakan anggota HKTI menggelar Munas tandingan. Dalam Munas HKTI tandingan itu, Oesman menang lewat mekanisme voting.

Oleh pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepengurusan HKTI versi Oesman ini disahkan pada 2011. Selanjutnya, Prabowo yang tersingkir melancarkan gugatannya ke PTUN dan Mahkaman Agung.

Perseteruan semakin meruncing setelah pada 2014, Oesman menyatakan dukungannya pada Jokowi-JK dalam Pilpres 2014. Dan semakin memanas setelah Oesman yang berhasil duduk sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membidik kursi Ketua MPR RI.

Oesman sejak 2016 menjabat Ketua Umum Partai Hanura menggantikan Jenderal (Purn) Wiranto yang bergeser menduduki Ketua Dewan Pembina Hanura.

Dan, dalam kepengurusan Oesman, Jenderal (Purn) Moeldoko tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Hanura sejak dikukuhkan pada 2017.

Karenanya, bisa dibilang, HKTI saat ini berada dalam jaringan Wiranto. Dan, sekali lagi lewat HKTI Wiranto dengan dibantu pemerintah SBY yang mengukuhkan kepengurusan Oesman berhasil menekuk seteru abadinya, Letjen (Purn) Prabowo.

Langkah Wiranto sepertinya tidak hanya sampai mendudukkan Moeldoko pada jabatan Ketua Umum HKTI dan Wakil Ketua Dewan Pembina Hanura. Mantan Panglima ABRI yang dikenal memiliki jaringan dan pengaruh luas ini juga tengah memproyeksikan Moeldoko untuk mendampingi Jokowi sebagai Wakil Presiden RI.

Sebenarnya, sebelum reshuffle jilid pertama Kabinet Kerja diumumkan pada 27 Juli 2016, nama Moeldoko diisukan masuk bursa sebagai calon Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

Jika melihat pengalaman pada masa pemerintahan SBY, jabatan itu secara tradisi jatuh ke tangan mantan Panglima TNI yang baru beberapa tahun memasuki masa pensiun.

Misalnya, Widodo AS yang pensiun pada 2002 diangkat menjadi Menko Polhukam pada 2004. Selanjutnya, Djoko Suyanto ditunjuk sebagai menkopulhukam setelah pensiun dari dinas kemiliteran pada 2007.

Karenanya, Moeldoko yang memasuki masa pensiun pada Juli 2015 sangat tepat jika diangkat sebagai menkopolhukan pada 2016.

Tetapi, Istana punya perhitungan lain. Moeldoko dicoret dan Wiranto yang terpilih. Penunjukan Wiranto sebagai Menko Polhukam terbilang keputusan tepat, mengingat situasi politik nasional saat itu membutuhkan ketokohan Wiranto yang memiliki jejak sejarah panjang dalam percaturan politik nasional.

Dalam menghadapi persaingan Pilpres 2019 yang bakal berlangsung lebih sengit dari pilpres yang digelar lima tahun sebelumnya, Jokowi bakal dipasangkan dengan mantan militer.

Dan, dari sedikit purnawirawan berbintang empat yang masih "segar", Moeldoko menjadi salah seorang yang memiliki peluang tertinggi karena memilik kedekatan politik dengan Jokowi.

Jenderal (Purn) Djoko Santoso, misalnya, dikenal lebih dekat dengan Prabowo. Sementara, Jenderal Gatot Nurmantyo yang baru akan pensiun pada Maret 2017 lebih memilih posisi yang berseberangan dengan pemerintah Jokowi. Sebaliknya, Mantan Panglima TNI lainnya, Laksamana (Purn) Agus Suhartono menyatakan ogah masuk ke dunia politik dan lebih memilih menjadi pengamat. Agus Suhartono.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2