Gatot Swandito
Gatot Swandito lainnya

Yang kutahu aku tidak tahu apa-apa Email: gatotswandito@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Begitu Naifkah Budi Gunawan yang Bikin Kesepakatan Kotor demi Menangkan Jokowi?

15 September 2017   13:13 Diperbarui: 15 September 2017   16:18 51745 1 12
Begitu Naifkah Budi Gunawan yang Bikin Kesepakatan Kotor demi Menangkan Jokowi?
Sumber ilustrasi: istimewa

Kemarin malam, 14 September 2017, sejumlah akun me-retwit kicauan akun @ranabaja yang dimiliki oleh Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik.

"Bila berita ini benar, sungguh keterlaluan. Pak @jokowi sebaiknya langsung memberi klarifikasi demi nama baiknya," cuit Rachland.

Tidak lupa Rachland pun mancantumkan sebuah link dari "RMOL.CO" yang menyuguhkan informasi tentang pertemuan tertutup antara para pejabat keamanan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, di kediaman Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) di Jakarta Selatan.

Diberitakan juga tentang Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Kapolda Sumatera Utara (eks Kapolda Papua) Irjen Pol Paulus Waterpauw yang hadir menyusul di tengah pertemuan.

Konon, BG meminta Lukas menandatangani sebuah kertas berisi 16 poin komitmen. Isinya mulai dari kesetiaan pada NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sampai pada komitmen untuk "mengamankan" Jokowi dan PDIP dalam Pemilu Serentak 2019.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh pimpinan Bareskrim Mabes Polri itu direncanakan juga untuk memasangkan Lucas dengan Paulus pada Pilkada Serentak 2018.

Lucas yang juga kader Demokrat sudah menanggapi berita yang beredar tersebut. Hoaks, katanya.

Jika dipikirkan, pertemuan di kediaman BG tersebut memang terjadi. Buktinya adalah foto pertemuan yang dipajang oleh RMOL.CO. Jadi, adanya pertemuan tersebut tidak bisa dipungkiri.

Dengan kata lain, pertemuan tersebut bukan hoaks.

Hanya saja, soal adanya kesepakatan tertulis antara Lucas dengan BG itulah yang patut diragukan kebenarannya.

Gampang saja, kalau pun benar ada kesepakatan untuk mengamankan Jokowi dan PDIP dalam Pemilu 2019 nanti, untuk apa kesepakatan tersebut dituangkan di atas sebuah kertas yang kemudian ditandatangani?

Bukankah "deal-deal kotor" semacam itu seharus disepakati tanpa meninggalkan jejak, apalagi lembaran kertas bertanda tangan sebagai buktinya.

Dan, kalau pun benar surat kesepakatan tentang usaha "mengamankan" Jokowi dan PDIP dalam Pemilu 2019 tersebut ada dan ditandatangani oleh sejumlah pihak, apakah kalau salah satu pihak melanggar maka pihak lain akan menuntutnya?

Lucas, misalnya, kalau kader Demokrat ini melanggar kesepakatan tertulis dengan tidak mendukung kemenangan Jokowi dan PDIP, apakah BG dan pihak-pihak lainnya akan melaporkannya ke polisi?

Kalau BG dan/atau pihak-pihak lainnya menuntut Lucas, apalagi sampai memejahijaukannya, itu sama saja dengan bunuh diri. Dan, ujung-ujungnya, Jokowi sendiri yang akan jadi sasaran tembak.

Karenanya, adanya kesepakatan tertulis atau surat kesepakatan sangat diragukan kebenarannya. Lain halnya jika kesepakatan tersebut hanya diucapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berita ini mirip dengan beredar Surat Keputusan BIN soal pembentukan tim pemenangan Ahok. Surat keputusan tersebut menyebar luas pada Oktober 2016 setelah diberitakan oleh indonesiapolicy.com.

Serupa kesepakatan BIN dan Lucas, Skep BIN soal pembentukan tim pemenangan Ahok yang bertugas memasok informasi, melakukan propaganda dan agitasi juga tidak bisa dipercaya kebenarannya.

Karena, kalau pun benar BIN membentuk tim untuk melakukan sejumlah kegiatan intelijen demi kemenangan Ahok, apakah tim tersebut harus dibentuk dengan surat keputusan? Dan, bagaimana mungkin penyelewengan atas wewenang sebuah institusi negara dilegalisasi dalam bentuk Skep?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2