Blok minyak terbesar di Indonesia adalah blok rokan yang akan berakhir kontraknya pada tahun 2021. Chevron berniat untuk memperpanjang kontrak mereka tetapi perusahaan PT Pertamina (Persero) juga mengincar blok ini. Pertamina (Persero) berharap dapat melakukan pengeboran di blok rokan, pada tahun depan yang merupakan bagian dari transisi operator guna mempertahankan kinerja produksi migas di blok subur tersebut.
Kontrak Chevron Pacific Indonesia (CPI) di blok rokan akan habis pada pertengahan tahun 2021. Sebagai kontraktor eksisting, CPI sendiri telah mengajukan perpanjangan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan saat ini sedang dibahas oleh SKK migas.
Secara posisi, perusahaan asal Amerika Serikat ini lebih diuntungkan dibandingkan dengan Pertamina. Lebih unggulnya pada posisi Chevron ini tidak lepas dari kebijakan Kementerian ESDM yang menerbitkan peraturan Menteri ESDM No. 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya .
Aturan ini diterbitkan untuk merevisi peraturan Menteri No. 15 Tahun 2015 yang semula Pertamina diprioritaskan untuk mendapatkan blok-blok terminasi. Belakangan ini, Kementerian merubah pikiran dan menerbitkan peraturan Menteri No. 23 Tahun 2018 yang kembali memprioritaskan kontraktor eksisting untuk memperpanjang hak kelola mereka di blok terminasi.
Meski kini Chevron diunggulkan, segala kemungkinan masih bisa terjadi Chevron harus memberi penawaran terbaik untuk Negara. Jika tawaran dari kontraktor eksisting dinilai kurang menarik pemerintah mempersilahkan PT Pertamina (Persero) mengajukan proposal.
Dalam proposal yang diajukan, Chevron menawari untuk bisa kembali mengelola blok rokan dengan teknologi canggih yang dimilikinya. Teknologi itu sendiri disinyalir merupakan Enhance Oil Recovery (EOR). Teknologi itu disebut-sebut belum dimiliki perusahaan lainnya di Indonesia lantaran investasinya yang cukup tinggi.
Dalam proposal terbarunya, Chevron mengajukan investasi hingga 88 milliar dolar AS atau setara dengan Rp 1.277 triliun untuk kembali mengelola blok rokan selama 20 tahun kedepan hingga tahun 2041.
Pihak Pertamina mengajukan proposal untuk mengambil alih blok rokan dengan memberikan dana segar kepada Pemerintah sebesar Rp 11,3 triliun dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, yang bisa jadi merupakan pendapatan Negara bukan pajak terbesar selama ini dalam satu kali transaksi.
Adapun potensi pendapatan negara dalam berbagai bentuk selama 20 tahun, menurut Hadi mencapai sekitar USD 57 miliar atau Rp 825 triliun. Ini masih belum termasuk multiplier effect yang disebut amat signifikan bagi perekonomian setempat dan nasional. Keputusan pemerintah menyerahkan pengelolaan blok rokan kepada PT Pertamina (Persero) blok yang memiliki luas 6.220 kilometer ini memiliki 96 lapangan dimana 3 lapangan berpotensi memiliki minyak yang sangat baik yaitu Duri,Minas dan Bekasap. Sejak beroperasi dari tahun 1971 hingga 31 Desember 2017, total di blok rokan mencapai 11,5 miliar barel minyak sejak awal operasi.
