Setiap tahunnya 21 April selalu diperingati masyarakat Indonesia sebagai Hari Kartini, dan kerap dijadikan sebagai momentum untuk mengapresiasi perempuan-perempuan di Indonesia yang telah ataupun sedang memperjuangkan hak-haknya. Hari Kartini juga merupakan bentuk penghormatan rakyat Indonesia kepada Raden Adjeng Kartini sebagai sosok pahlawan nasional yang mendedikasikan intelektualitas, gagasan, serta pengorbanan dan perjuangannya untuk menghancurkan dinding ketidakadilan. Ia juga dikenal sebagai pemikir, penggerak dan pelopor emansipasi bagi wanita pribumi.
Berbicara tentang emansipasi, semua orang memaknainya dengan pemikiran yang berbeda. Kata emansipasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu emancipation, sebuah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan sejumlah upaya untuk memperoleh hak dan derajat yang sama dalam kehidupan. Cora Vreede-de Stuers (2008) dalam karyanya yang berjudul "Sejarah Perempuan Indonesia", mengemukakan bahwa emansipasi bagi Timur Jauh yang modern, dimaknai sebagai upaya penaklukan dari seluruh determinasi.
Di Indonesia, emansipasi sering diidentikan dengan perjuangan wanita untuk meraih derajat yang setara atau sama halnya dengan laki-laki di berbagai bidang. Pandangan ini berakar dari pemikiran RA Kartini, buktinya kata emansipasi banyak diucapkan saat mendekati peringatan Hari Kartini. Namun, nampaknya masyarakat Indonesia telah salah kaprah dalam memaknai esensi emansipasi yang diangkat Kartini. Kejelasan arah emansipasi yang diangkat Kartini dikalangan masyarakat masih abu-abu, ada yang mengartikannya sebagai kesetaraan gender, adapula yang mengartikannya sebagai kebebasan bagi kaum perempuan. Padahal emansipasi bukan hanya perihal perjuangan derajat perempuan saja, emansipasi lebih dari itu.
Sejatinya, emansipasi secara umum merupakan pembebasan bagi semua kaum yang dilemahkan atau yang menjadi minoritas, emansipasi juga berarti meningkatkan peran-peran di berbagai aspek kehidupan secara bersama-sama, emansipasi perlu dilakukan untuk merebut keadilan bagi seluruh manusia.
Sementara emansipasi "wanita" yang disuarakan oleh Kartini bermuara pada satu hal yang pasti, yaitu kesadaran. Kartini ingin menyadarkan wanita-wanita di Indonesia akan kewajiban mereka dalam menuntut ilmu. Tujuannya bukan karena ingin menyaingi laki-laki, namun wanita perlu menuntut ilmu agar memiliki bekal untuk mempersiapkan generasi cerah yang dapat memajukan bangsa ini. Tak hanya itu, emansipasi dalam kacamata RA Kartini lebih menekankan pada tuntutan agar perempuan saat itu memperoleh pendidikan yang memadai, menaikkan derajat kaum yang kurang dihargai, serta kebebasan dalam mengeluarkan pendapat.
Dalam penerimaan penghargaan Doktor Honoris Causa, Megawati (2018) menyampaikan pidato politiknya dengan mengutip tulisan Bung Karno yang berjudul "Kongres Kaum Ibu", mengenai emansipasi wanita yang bukan hanya persoalan kesetaraan gender, akan tetapi emansipasi bangsa. "Persoalan emansipasi wanita bukan hanya sebatas persoalan persamaan hak dan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan. Persoalan emansipasi perempuan adalah bagian dari emansipasi bangsa. Artinya, keikutsertaan dan kesadaran dari kaum perempuan untuk bersama kaum laki-laki dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka." ujar Megawati.
Pemimpin Perempuan Sebagai Kaum Minoritas
Dapat dikatakan keikutsertaan perempuan dalam berbagai aspek tak terkecuali politik dinilai penting, selain untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pemerintahan, hal itu juga membantu adanya pengambilan keputusan berpespektif gender. Sebagaimana penuturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga (2021), "Kepemimpinan perempuan nyatanya sangat esensial bagi kesejahteraan Indonesia, bahkan dunia. Hal ini perlu terus menerus kita gaungkan, hingga tertanam menjadi persepsi yang baru di dalam masyarakat" .
Di berbagai sektor dan bidang keterlibatan perempuan sebagai pemimpin memang telah meningkat, survei telah membuktikan bahwa keterlibatan perempuan di posisi strategis perusahaan terus bertumbuh, serta adanya proyeksi tambahan PDB dunia sekitar USD 28 triliun apabila terdapat kesetaraan gender (Bank Indonesia, 2022).
Namun sayangnya dalam dunia politik keterlibatan perempuan dalam posisi yang tinggi masih minim, sebab tak banyak perempuan yang tercatat menjabat posisi tinggi di tiga cabang pemerintahan sepeti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Inilah mengapa emansipasi wanita masih banyak digaungkan perempuan, karena nyatanya perempuan masih menjadi kaum minoritas yang memperjuangkan peranannya dalam pemerintahan. Jika Bung Karno saja menganggap emansipasi wanita sebagai emansipasi bangsa, mengapa keterlibatan perempuan dalam pemerintahan masih saja minim?
Pernyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah budaya patriarki dan paham bias gender Indonesia yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagian dari masyarakat kita masih ada yang menganggap bahwa hanya sosok laki-lakilah yang cocok untuk memimpin, perempuan dianggap tak memiliki jiwa leadership, lamban, dan tak becus melakukan pekerjaan penting. Perempuan dianggap hanya berguna sebagai pelengkap untuk mendampingi tujuan seorang laki-laki. Salah satu anggota DPR dari fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, turut menyoroti budaya patriarki terhadap politisi perempuan di Indonesia
