Mohon tunggu...
Politik

Re-Organisasi Postur TNI AD

28 Februari 2018   21:01 Diperbarui: 28 Februari 2018   21:04 920
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Ketika tulisan ini diposting di kolom detik pasti para Jenderal TNI di Cilangkap akan gusar dan langsung memberi pernyataan lewat Kadispen sebab tulisan ini mengulas soal in efisiensi di lingkungan Tentara. Mengapa harus diatur ulang posturnya sebab tidak efisen karena hampir 2/3 anggaran habis untuk membayar gaji prajurit.

Dari ketiga Matra TNI, AD adalah porsi pemborosan terbesar mengapa demikian? Pertama Jawabannya adalah organisasi yang terlalu gemuk dan mayoritas utilitasnya kurang. Ada dua Kotama yakni Kostrad dan Kopassus ditambah 13 Kodam yang membawahi 44 Korem berjejaring panjang hingga Koramil di kecamatan dengan Jumlah lebih dari 400.000 personil. Tanpa meninggalkan idiom Civis Pacem Para Bellum postur sebanyak ini merupakan sumber pemborosan budget. 

Alangkah baiknya TNI AD diperkuat maksimal dibawah 100.000 prajurit infantri dengan kualifikasi comando serta kualitas alutsista yang cangggih. Yang dikejar adalah kualitas bukan kuantitas. kasih peralatan bagus dengan gaji yang juga lebih dari cukup supaya mereka benar benar profesional. Banyak satuan di AD yang kualifikasinya hampir mirip. Cukup Koppasus dipertahankan sebagai Divisi Khusus ditambah prajurit infantri yang dilebur ke 13 Kodam yang sudah ada. Negara kita tidak sedang berperang sehingga kita tidak membutuhkan banyak serdadu infantri, Arhanud, serta Korps Cadangan dengan peralatan yang usang dan persentase reserve yang tidak optimal.

Kedua adalah posisi 4 Kodam ada di Pulau Jawa, sangat sangat tidak efisien dalam hal mobilisasi pasukan. Fungsi Kodam selama ini digunakan untuk membina teritorial. Ketika muda personil ditugaskan di satuan infanteri ketika sudah lewat usia produktif mereka di mutasi ke Kodim yang kahirnya bermuara di koramil sebagai Babinsa. Sekarang sudah tidak jamannya Orde baru. Tentara dibayar untuk latihan, latihan dan berperang, Urusan daerah sudah tanggung jawab Pemda, urusan keamanan tugas Polisi. Coba kita lihat hampir disetiap Kabupaten Kota di Jawa pasti minimal ada Batalion Infanteri Kodam ataupun Kostrad, sesuatu yang sangat aneh pada jaman Now.

Yang terakhir adalah Dana surplus dari pengurangan Personil digunakan untuk membeli alutista baru dan modern sehingga tentara kita lebih meningkat kualitasnya. Intinya adalah kuantitasnya dikurangi tapi kualitas ditingkatkan agar lebih profesional. Jika tidak sedang berperang dan hanya dikirim menjaga perbatasan mental mereka akan down dan jika hanya dikirim menjadi penjaga perdamaian diluar negeri itu juga boros budget walaupun sesuai amanat UU. Wahai pak Presiden tentara kita digembleng untuk berperang bukan hanya untuk latihan dengan munisi dan gaji yang juga pas-pasan. Bersambung.

  

 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun