Mengutip laman fb Gubernur Jabar Ridwan Kamil ternyata tercatat sudah 12 orang anggota KPPS yang meninggal karena kelelahan saat menyelesaikan tugasnya. Syahid dalam perjuangan demi Indonesia yang lebih baik.
Saya yakin saat mereka bekerja, tak pernah berpikir dulu kubu siapa dulu yang menang. Yang penting data lengkap dan valid. Lalu tiba-tiba pelaksanaan pemilu dianggap curang dengan menggaungkan tagar #INAelectionObserverSOS, memangnya pengamat luar mau ngapain, katanya tidak mau Indonesia diobok-obok asing aseng? Kok malah pilar demokrasinya belum juga perhitungan selesai sudah panik kebakaran jenggot karena jagoannya kalah QC,
Eh masih ditambah belum puas ditambah pula tagar #CYBERMUSLIMRUSIANNFORPRABOWOSOS
Yakin yang mau manggil hacker luar ? Yang manggil waras minta negara sendiri diserang negara lain. Sudah ilegal, ngawur pula. Pilar demokrasi negara kok malah suruh diacak-acak negara lain
Jadi kalau Prabowo kalah pasti curang begitu ? Ayolah, klaim sepihak dengan data prematur begini tentu tidak mencerdaskan.
Boleh saja sih menduga ada kecurangan. Namun salah data, salah entry belum tentu selalu curang. Karena semua dilakukan dengan tangan manusia. Artinya salah data - salah entry itu fakta, tapi curang itu persepsi. Namanya curang, yang pasti ada di dua kubu 01 atau 02. Masalahnya bisa tidak ditelusuri dan diperbaiki datanya ?
KPU yang sudah berkomitmen transparan, harus dibantu bukan dinista. Perjuangan taruhan nyawa dari setiap elemen yang mengantar suara rakyat harus dikawal agar tak sia-sia.
Jadi kalau Amien Rais bilang kalau curang akan ada people power. Seharusnya lebih bijak, people powernya diarahkan mengawal dan membantu KPU.
Karena apa ? C1 adalah kunci. Scan keasliannya hanya data digital apalagi cuma ketikannya di data website. Yang berkekuatan hukum  tetap hasil rekap manual C1 bukan yang lain. Jadi ngapain manggil asing aseng rusia buat mbetulin data ketikan ? Bahkan pencoblosan bisa diulang kalau perlu. Sehingga tetaplah semua harus sabar mengikuti proses resmi KPU.
Quick Count sebagus apapun akurasinya tetap menyisakan sekian persen meleset. Real Count internal partai pun tak mungkin bisa menghitung seluruh TPS. Jadi levelnya sama, tidak punya kekuatan hukum walaupun bisa dijadikan bahan gugatan di MK nanti.
Hargai proses demokrasi dengan membantu pilarnya yaitu KPU menyajikan hasil yang valid dan transparan. Kalau hanya teriak curang karena jagoannya kalah, mungkin kedewasaanya berdemokrasi masih perlu dipertanyakan.
