Film dokumenter berjudul SEXY KILLERS garapan Watchdoc Documentary baru-baru saja diputar di beberapa kota dalam rangkaian roadshow nobar (nonton bareng) dan diskusi. Film yang sudah bisa disaksikan secara penuh di Youtube sejak tanggal 13 April 2019 ini bercerita tentang energi, tambang, politik dan relasi kuasa di Indonesia yang saling berkaitan. Klimaksnya, film ini menjelaskan keterlibatan para pejabat termasuk yang tengah berkompetisi di Pilpres 2019. Tak heran jika dalam pemutarannya banyak menimbulkan reaksi-reaksi negatif dan bahkan perlawanan dari beberapa pihak. Seperti yang terjadi di Indramayu, Panwaslu dan Polisi melakukan penghentian paksa acara nobar karena dianggap menyulut emosi warga dan menyebarkan kebencian.
Film ini mengisahkan bagaimana tambang batubara yang berangkat dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsinya di PLTU menyisakan banyak dampak negatif ke lingkungan. Dari bekas-bekas galian yang menganga dan memakan korban, lindasan kapal muat batubara yang menyeterika terumbu karang kepulauan Karimunjawa, hingga penyakit-penyakit kronis yang menggerogoti organ pernafasan manusia-manusia yang tinggal di sekitar PLTU. Sebuah kengerian yang digambarkan dengan sangat gamblang berdasarkan fakta. Namun demikian, tulisan ini tidak akan me-review film dokumenter ini, melainkan memberikan catatan kritis dari setiap reaksi yang diakibatkan oleh pemutaran film yang secara kebetulan mendekati perhelatan Pilpres 2019 ini.
Pertama, muncul pertanyaan bisakah kita meninggalkan batubara? Melihat mirisnya dampak batubara terhadap lingkungan kemudian mendorong munculnya pemikiran-pemikiran dari masyarakat, adakah alternatif lain atau kemungkinan energi terbarukan yang bisa digunakan untuk bangsa ini selain batubara. Seperti kita ketahui, pasokan energi melalui kelistrikan saat ini masih ditopang sebagian besar oleh batubara. Terlebih lagi, Indonesia saat ini sangat membutuhkan pasokan energi yang stabil dalam merealisasikan peta jalan revolusi industri gelombang keempat atau revolusi industri 4.0 dimana peran digital lebih ditonjolkan. Pasokan ketenagalistrikan tentunya menjadi hal krusial yang mendukung berjalannya era industri tersebut. Ketersediaan dan keandalan listrik perlu terus terjaga dengan baik. Diantaranya melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang adil dan merata demi peningkatan rasio elektrifikasi nasional.
Sebagai sumber energi yang melimpah dengan ongkos termurah, batubara masih memiliki peran strategis sebagai sumber pemenuhan energi di masa mendatang. Pemanfaatan batubara didalam negeri, khususnya dalam pembangunan PLTU, merupakan tulang punggung dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, saat ini belum ada pilihan untuk energi terbarukan yang bisa dijangkau selain batubara. Oleh karenanya, dengan berat disimpulkan bahwa selama belum ada alternatif energi terbarukan pembangunan bangsa ini masih akan terus bergantung pada eksploitasi SDA ini.
Kedua, hal yang paling gaung dari tontonan ini adalah efeknya dalam mempengaruhi penonton untuk menjadi golput pada pilpres 2019. Film ini tak sedikit membuat penontonnya merasa kecewa pada pemerintah yang dianggap bersekongkol dengan para elit tambang. Dalam hal ini, kita sebagai warga negara perlu bisa membedakan antara isu lingkungan dan isu kebangsaan. Pilpres adalah kebutuhan kita sebagai warga negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Negara Demokrasi mengutamakan kepentingan umum dari pada pribadi, artinya dalam berdemokrasi upaya mempengaruhi formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak, dapat ditentukan oleh mayoritas warga yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan.
Saat ini, kita membutuhkan figur pemimpin yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa, diantaranya ada isu kemiskinan, ketimpangan, intoleransi, dan tentunya isu lingkungan. Masalah SARA dan intoleransi juga tidak kalah penting mengancam Indonesia yang kaya ragam ini. Oleh karenanya, penting buat kita untuk peduli dan berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang bisa mengantarkan negara ini kearah yang lebih baik. Kita perlu mengamankan bangsa ini dari kesalahan dalam memilih pemimpin. Jika memang tidak ada pemimpin terbaik yang bisa dipilih, paling tidak jangan menangkan pilihan yang terburuk.
Ketiga, sebagai tontonan yang berupaya mengedukasi masyarakat tentang kesadaran lingkungan, film ini justru kurang mengajak masyarakat untuk ber-otokritik. Film ini hanya mengarahkan bahwa yang salah adalah pemerintah dan pemerintah semata. Kesadaran lingkungan itu sarat akan otokritik. Dengan menyadarkan bahwa setiap orang memiliki kontribusi kesalahan, maka hal ini akan turut mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran kritis dari masyarakat. Bukankah itu semestinya tujuan utama dari upaya pengedukasian atau penyadartahuan tentang kepedulian lingkungan, yakni untuk membangun kedaulatan masyarakat atas lingkungannya. Bukan sekedar memunculkan reaksi-reaksi kekecewaan dan hanya sampai disitu saja.
Setelah masyarakat menyadari betapa peliknya sistem pembangunan yang mereka nikmati saat ini, maka harapannya muncul sikap proaktif  dari masyarakat untuk menyadari setiap potensi yang dimiliki daerahnya dan menyadari setiap ancaman yang mungkin ada. Dengan begitu, masyarakat dapat menciptakan kedaulatannya untuk mengembangkan alternatif-alternatif ramah lingkungan dalam membangun daerahnya. Sadarkan masyarakat bahwa kedaulatan rakyat dibangun berdasarkan kerangka kemandirian dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat. Seperti pada pengembangan ekowisata yang banyak berhasil membangun kemandirian daerah dengan praktek-praktek pembangunan yang ramah lingkungan.
Ditengah alfanya ajakan untuk ber-otokritik, tontonan ini tetaplah sebuah aksi yang juga perlu mendapatkan apresiasi. Film ini sangat diperlukan untuk mendesak pemerintah dalam menjalankan dan memprioritaskan platform politik lingkungan untuk mewujudkan keadilan ekologis. Gerakan lingkungan tak bisa lagi hanya pada tindakan penyelamatan alam, namun harus menuju pada akar penyebab dari berbagai krisis multidimensi ini. Oleh karena itu, platform lingkungan harus berhasil masuk menjadi arus utama dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia.
Tontonan ini hanyalah sebagian dari upaya meningkatkan sensitivitas publik terhadap isu lingkungan. Untuk memperjuangkan platform politik lingkungan di pemerintahan perlu upaya advokasi agar mengangkat lingkungan menjadi isu publik. Gerakan sosial harus bertransformasi ke gerakan politik untuk menggerakkan politik lingkungan dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk golput. Konstitusi telah menjamin setiap orang perlu mendapatkan lingkungan yang baik, seperti tertuang dalam pasal 28H UUD 1945. Oleh karenanya, pilihlah pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki kepekaan lingkungan, dan selamatkan Indonesia.
