Mengintegrasikan ZISWAF dengan Agenda Global: Mampukah ZISWAF Menjawab Tantangan SDGs di Indonesia?

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global yang diinisiasi oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 untuk mengatasi berbagai permasalahan global. Program ini bertujuan untuk menciptakan perubahan berdasarkan hak asasi manusia dan memastikan keseimbangan antara gender, sosial, ekonomi dan lingkungan sehingga menciptakan kehidupan yang selaras di berbagi bidang. SDGs ini mencakup 17 tujuan dengan 169 target untuk ketercapaian hingga tahun 2030. 17 tujuan tersebut meliputi berbagai aspek pembangunan seperti ekonomi, sosial, kesehatan hingga lingkungan. Program SDGs  bukan hanya sekedar daftar tujuan, tetapi sebuah panggilan bagi setiap individu, komunitas, dan negara untuk bekerja sama dalam jangka panjang guna menciptakan masa depan yang lebih baik. Sesuai dengan prinsip dalam SDGs "Leave No One Behind" yang menekankan bahwa pentingnya untuk tidak meninggalkan siapa pun di belakang selama proses pembangunan, dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya.

Fenomena berkembangnya lembaga filantropi Islam di Indonesia cukup menarik perhatian terutama pada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini, dikarenakan masih tersimpan potensi yang sangat besar antara ekonomi dan sosial di Indonesia. Apalagi Indonesia statusnya sebagai negara peringkat ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk terbanyak sekitar 283,49 juta jiwa dan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sekitar 244,7 juta jiwa. Namun, pada kenyataannya masih banyak penduduk Indonesia yang berada di dalam garis kemiskinan.

Perkembangan lembaga filantropi bermula pada tahun 1990 di mulai dengan berdirinya lembaga zakat, infak, wakaf, dan sedekah. Hingga saat ini perkembangannya dapat dikatakan sangat pesat. Terdapat lebih dari 600 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdaftar dan berizin, baik skala lokal maupun nasional. Selain itu, terdapat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga zakat pemerintahan, serta berbagai lembaga filantropi lain seperti Dhompet Dhuafa, Yatim Mandiri, LAZIZNU, LAZIZMU, Rumah Zakat, Dompet Amanah Umat dan lain sebagainya.

Potensi zakat nasional di Indonesia diperkirakan mencapai Rp. 327 triliun, sementara pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) secara nasional pada tahun 2024 mencapai Rp. 40.509 triliun, mengalami peningkatan sebesar 25,34% dari tahun sebelumnya. Sedangkan angka wakaf hanya berada pada Rp. 180 triliun. 

Namun, fenomena pengelolaan dan penyaluran ZISWAF di Indonesia masih mengalami berbagai permasalahan sehingga realisasinya masih jauh dari angkat tersebut. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan menyisihkan sebagian hartanya. Sehingga jumlah partisipasi masyarakat yang membayar zakat masih tergolong rendah, dan menyebabkan potensi zakat yang terkumpul juga terbatas. Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola ZISWAF juga menjadi hambatan dalam proses pengelolaan dan distribusi ZISWAF. Adanya keraguan mengenai akuntabilitas dan kepercayaan dalam pengelolaan dana ZISWAF, yang berpotensi dapat merugikan para donatur dan penerima bantuan. Disampingnya itu, masyarakat juga masih minim pengetahuan mengenai pemanfaatan dana ZISWAF. Banyak masyarakat yang memanfaatakan dana ZISWAF untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, padahal seharusnya dana ZISWAF dapat dipergunakan untuk kebutuhan yang produktif sehingga mereka dapat menciptakan kemandirian ekonomi karena dana tersebut dapat terus berputar untuk kegiatan yang produktif.

Melihat pada potensi yang dimiliki oleh Indonesia, tujuan pembangunan berkelanjutan melalui program SDGs tidak akan mengabaikan potensi ZISWAF yang berpotensi besar secara nyata memiliki keterkaitannya dengan tercapainya SDGs. Adanya relevansi antara ZISWAF dan SDGs terhadap ketercapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan secara garis besar yang berfokus pada 6 aspek utama yaitu tanpa kemiskinan melalui pengembangan program zakat produktif, tanpa kelaparan melalui program santunan, pendidikan yang berkualitas melalui pembiayaan beasiswa, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan karena semua memiliki akses sumber daya yang sama, dan kebersihan lingkungan.

Akan tetapi, untuk mewujudkan hal tersebut menjadi sebuah kenyataan bukan hanya sekedar angan-angan belaka, maka diperlukan peran antara masyarakat, swasta, komunitas dan negara untuk bekerja sama dalam satu kerangka untuk jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa solusi seperti meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan menyisihkan sebagian hartanya melalui edukasi dan sosialisasi yang intensif dengan memanfaatkan berbagai media. Keterlibatan lembaga pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang penting guna menumbuhkan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Transparansi dalam pengelolaan zakat harus ditegakan dengan tegas. Lembaga pengelola harus menyediakan laporan keuangan yang jelas dan terperinci meliputi penerimaan, penggunaan, dan distribusi. Bukan hanya itu, pengawasan dan audit independen terhadap lembaga pengelola zakat juga penting untuk diterapkan. Transparansi juga perlu diperhatikan, lembaga pengelola harus jelas memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pengumpulan zakat, termasuk jenis zakat yang diterima, cara pembayaran dan batas waktu pembayaran. Dalam hal distribusi, lembaga pengelola ZISWAF harus akuntabel. Lembaga pengelola harus secara jelas menyusun kebijakan yang strategis meliputi kriteria penerima, metode distribusi, dan proses pemilihan penerima. Selain itu, diperlukan juga inovasi dalam pengelolaan ZISWAF dengan mengintegrasikan teknologi digital yang saat ini berkembang pesat. Dan yang menjadi prioritas adalah perbaikan dan pengawasan regulasi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan ZISWAF.

"Kita bisa jadi bagian dari sebuah perubahan. Mulailah dari ZISWAF."