Perundungan atau bullying bukan hanya terjadi di dunia maya, pada dunia nyata dan ruang terbuka hal itu kerap terjadi, biasanya di picu provokasi di sosial media, saling hina dan merendahkan sudah terjadi sejak sosial media di gunakan sebagai alat pembentuk opini dan kampanye politik, undang-undang masih kalah cepat dengan berkembang pesatnya platform sosial media, saat UU sedang disusun, teknologi sosial media sudah berlari kencang, dibutuhkan para pembuat UU yang masih gagah mengejar ketertinggalan ini. Maka mestinya screening calon legislatif harus memberi kesempatan pada generasi muda yang pintar dan kekinian dalam pemahaman arus tekhnologi yang berjalan dengan cepat.
Persekusi dalam tahun-tahun politik boleh dibilang tidak banyak, tapi kalau dibiarkan sangat mengerikan, masih ingat bocah yang dipersekusi dan dipukuli rame-rame di rumah ketua RT, atau seorang pria yang bawa parang yang di ayunkan ke warga dan di tonton anak-anak, tak dilanjutkan ke meja hukum, atau calon kandidat yang berkampanye yang di usir warga dangan cara bar-bar.
Semua itu adalah persekusi yang dipicu dari para provokator penggoreng issu-issu politik di sosmed, jadi UU harus menjerat pemicunya. Kemalasan anggota DPR dan staff ahli dalam memotret fenomena ini membuat problem persekusi tak selesai. karena mereka kerap memamfaatkan celah kekosongan aturan hukum untuk kepentingan politik.
Terbaru adalah pristiwa persekusi di CFD, seorang ibu dan anaknya di kerubuti laki-laki sambil bentak-bentak penuh emosi, entah apa yang mereka bicarakan tapi bahasa tubuh beberapa laki-laki tersebut terekam di vidio, tak ayal vidio pun viral dan memantik perdebatan di sosmed. rasanya sosmed sudah penuh dengan komentar yang pro dan kontra tapi tugas negara dan masyarakat harus memastikan aksi persekusi ini tidak terulang lagi, karena jika terus menerus terjadi perpecahan gara-gara perbedaan politik rasanya sudah di depan mata. berangkat dari kejadian di CFD mestinya masyarakat mampu menahan diri, perbedaan pilihan politik adalah hal biasa, mulailah untuk tidak bentak-bentak dan caci maki di sosmed.
Hentikan gunakan isu SARA dalam politik, belajar dari pilkada DKI yang terkenal paling kotor dan jorok, mestinya kedewasaan politik kita harus sudah terlihat karena kita sudah sering lewati event-event politik sejak reformasi.
