Politik

Maafkan Kami Pak JK, Karena Tidak Mendengarkanmu

13 Agustus 2017   05:04 Diperbarui: 13 Agustus 2017   06:36 1402 4 6
Maafkan Kami Pak JK, Karena Tidak Mendengarkanmu
foto: faktamedia.com

Mungkin kita masih ingat video wawancara Jusuf Kalla dengan salah satu stasiun tv beberapa tahun yang lalu. Tepatnya sebelum Jusuf Kalla dipilih untuk mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2014. Video berdurasi sekitar 3 menit 38 detik tersebut sudah viral di media sosial, dan telah banyak masyarakat yang menyaksikan kesaksian tokoh berpengalaman dalam berbagai bidang, mulai dari Wapres, Menteri hingga pengusaha.

Kata-kata dalam video yang paling diingat adalah "Siapa bilang Jokowi tidak punya pengalaman. Dia kan gubernur DKI, pengalamannya lewat wali kota Solo. Tapi jangan tiba-tiba karena dia terkenal di Jakarta, tiba-tiba dicalonkan presiden, bisa hancur negeri ini, bisa masalah negeri, tapi kalau sukses di DKI, ya silakan,".

"Biarlah dulu dia fokus sebagai Gubernur DKI. Jangan tiba-tiba dicampur aduk, nanti negeri ini tidak punya nilai, nanti kacau negeri ini," tambahnya.

Itulah sepenggal kata-kata yang terucap dari mulut seorang Jusuf Kalla saat menangapi tentang wacana pencalonan Jokowi sebagai Capres. Dan saat wawancara dilakukan, JK belum dipilih oleh partai koalisi ataupun Jokowi sebagai Cawapres. Dan akhirnya pasangan Jokowi-JK menjadi pemenang dalam Pilpres 2014 mengalahkan Prabowo dan Hatta Rajasa.

Setelah hampir tiga tahun menjabat, pasangan ini memimpin Indonesia. Banyak sudah yang terjadi di negeri ini, mulai dari utang semakin meroket, daya beli masyarakat menurun, penegakan hukum yang dinilai tidak adil dan sebagainya.

Hingga saat ini, hutang Indonesia sudah mencapai  3.706,52 triliun hingga Juni 2017. Penambahan utang Indonesia tersebut sangat signifikan, karena hampir sama dengan 10 tahun pemerintahan sebelumnya.

Meski utang terus meroket, tapi pertumbuhan ekonomi Indonesia malah cenderung tidak naik. Jauh dari kata meroket yang pernah dijanjikan Jokowi, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih diangka 5 persen.

Kondisi semakin memburuk dengan makin menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyaknya pelaku usaha yang gulung tikar, atau melakukan PHK terhadap pekerja.

Penegakan hukum saat ini juga terkesan tebang pilih. Jika yang pro terhadap penguasa lebih sulit untuk diusut, sedangkan yang tidak pro penguasa akan cepat diusut kasusnya. Lihat saja bagaimana tidak mampunya seorang Menkum HAM menjebloskan Ahok ke Lapas. Padahal sesuai dengan UU, narapidana harus menghuni Lapas, bukan Rutan.

Iwan Bopeng yang sangat jelas mengintimidasi orang di TPS dan mengancam TNI, tidak berhasil diamankan. Begitu juga dengan Boni Hargen yang memfitnah orang, tapi tidak juga pernah diusut kasusnya.

Pancasila yang hakikatnya sebagai pemersatu, sekarang dijadikan alat untuk saling menuding bahkan memusuhi. Padahal nilai-nilai dalam Pancasila tersebut tidak mengajar hal itu.

Para tokoh yang terkenal kritis ditangkap dengan tuduhan makar. Kalau memang terbukti, kenapa sampai sekarang kasusnya tidak juga tuntas. Jangan sampai hukum dijadikan alat untuk membungkam para pengkritik penguasa.

Sedih rasanya melihat perselisihan di negeri ini. Andai saja kita mendengarkan apa kata JK dulunya.