Negeri ini setiap harinya selalu dipenuhi hiruk pikuk isu politik hampir tak ada henti. Apapun permasalahannya, tak peduli urusan sosial, ekonomi, hukum atau pun budaya ujungnya selalu ditarik menjadi urusan politik elekatbilitas atau mungkin lebih tepatnya "penuntasan"residu polarisasi 2 pemilu sebelumnya dan Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Urusan budaya sesajen, ujungnya ditarik ke lintasan koridor politik, pertentangan antara kubu kadrun dan cebong.
Pun demikian dengan keriuhan "Bahasa Sunda" Arteria Dahlan. Jika diamati dengan cermat seiring perjalanan waktu terlihat jelas ditunggangi unsur politik oleh mereka yang selama ini menentang Pemerintahan Jokowi.
Urusan investasi dan legislasi pun ujungnya selalu tentang kadrun dan cebong. Undang-Undang Omnibud Law Cipta Kerja, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), coba perhatikan dengan seksama berputar-putar kemanapun argumen dan dialeltikanya ujungnya kembali pada urusan kadrun dan cebong.
Di dunia investasi pun demikian, dalam kasus investasi pengolahan Nikel di Morowali Sulawesi Tengah misalnya, polemik yang mengemuka bukan besaran investasi dan manfaatnya bagi negeri ini, tapi ujungnya kembali mengarah pada perang politik antara kadrun dan cebong.
Selanjutnya untuk urusan, pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang sarat dengan teknologi pembangunan infrastruktur canggih dan skema pembiayaan yang sophisticated ujung keributannya kembali ke masalah politik antara kadrun dan cebong.
Dan yang paling mutakhir tentang pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke kawasan di Penajam Passer Utara Kalimantan Timur yang undang-undangnya baru saja disahkan pro dan kontranya lebih banyak digoreng ke urusan politik alih-alih permasalahan yang lebih substansial seperti terkait besaran anggaran dan darimana sumber pendanaannya misalnya. Atau mengukur manfaat dari perpindahan IKN tersebut
Ujungnya kembali di tarik ke ranah politik, setiap kesempatan "government action" selalu dicari celah kesalahannya oleh mereka yang selama ini berseberangan dengan pemerintah yang sering dipersonifikasi secara sederhana sebagai kadrun.
Mereka tak segan untuk ikut menari di atas setiap permasalahan meskipun sebenarnya sama sekali tak ada hubungannya dengan politik kekuasaan.
Terpenting bagi mereka, begitu ada kesempatan untuk menegasikan pemerintah, secara cepat mereka akan menggunakan kesempatan itu, bahkan bila perlu  mereka tak segan mengompori atau memperuncing permasalahan yang ada.
Demikian juga sebaliknya, begitu pihak "oposisi" melakukan blunder dengan serta merta para "cebong" akan memonetasi "ke-blunder-an" yang dilakukan oleh "kadrun" menjadi keuntungan politik bagi mereka.
