Mohon tunggu...
Fery. W
Fery. W Mohon Tunggu... Analyst

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Teknologi Pilihan

PS Store dan Peredaran Ponsel BM, Apa Kabar Aturan IMEI?

2 Agustus 2020   09:13 Diperbarui: 2 Agustus 2020   16:11 90 18 2 Mohon Tunggu...
Lihat foto
PS Store dan Peredaran Ponsel BM, Apa Kabar Aturan IMEI?
Kompas.com

Masyarakat, beberapa hari yang lalu heboh dengan ditangkapnya Putra Siregar pemilik PS Store dan Youtuber, atas dugaan kasus penjualan ponsel ilegal .

Kantor Wilayah Bea Cukai DKI Jakarta telah menangkap, melakukan penyitaan terhadap 190 unit ponsel yang disinyalir ilegal dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.61,5 juta serta menetapkan Putra Siregar sebagai tersangka karena melanggar aturan kepabeanan.

Putra sempat ditahan pihak Bea Cukai namun kemudian dilepas menjadi tahanan kota setelah memberikan jaminan berupa rumah seharga Rp.1,15 miliar dan uang tunai Rp. 50 juta.

Untuk melancarkan penjualan ponselnya,  PS kerap menggandeng para selebriti  seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar Baim Wong dan banyak lagi yang lainnya dengan cara kolaborasi konten di laman Youtube miliknya.

Berkas penyidikan Putera kini sudah masuk ke Kejaksaan untuk segera dapat disidangkan atas dugaan pelanggaran Pasal  103 huruf u Undang-Undang nomor 17 tentang Kepabeaan.

Kasus ini menunjukan bahwa peredaran ponsel ilegal masih tetap marak di Indonesia meskipun aturan pemblokiran Internationaly Mobile Equipment Identity (IMEI) telah diberlakukan  oleh Pemerintah Indonesia sejak 18 April 2020 lalu.

Padahal menurut data dari Kementerian Perindustrian ponsel ilegal yang beradar setiap tahun sekitar 9 hingga 10 juta unit dan membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,8 triliun per tahun dari potensi pajak dan cukai yang dihasilkan.

Kondisi ini membuat kita berfikir seberapa efektifkah aturan dan segala macam usaha untuk melakukan blokir terhadap unit ponsel ilegal melalui pemblokiran IMEI.

Jika diamati penjualan ponsel ilegal secara offline maupun online masih saja tetap marak, meskipun semestinya hal itu tidak terjadi setelah aturan itu secara resmi telah ditetapkan pemerintah.

Aturan yang mengharuskan setiap produsen dan importir untuk mendaftarkan setiap ponsel mereka ke Kementerian perindustrian sebelum didistribusikan ke pasaran itu dibuat untuk ditegakkan dan ditaati, buat apa membuat dan memberlakukan aturan tapi tetap saja peredaran ponsel ilegal masih marak terjadi.

Jika kita telusuri di berbagai pusat penjualan ponsel apalagi secara online, dengan mudah kita temui penjualan unit ponsel Black Market (BM) sebutan lain untuk ponsel ilegal.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN