Kepala Negara Joko Widodo telah secara resmi mengumumkan lokasi yang rencananya menjadi ibu kota baru Indonesia. Sehingga semua kamera tertuju pada pemindahan ibu kota, lokasi yang dipilih pemindahan ibu kota adalah pulau kalimantan. Pulau kalimantan di anggap lokasi yang strategi dan tepat sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.
Kita ketahui bersama bahwa ada kurang lebih empat alasan Kenapa Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kalimantan Timur, yakni; Â Penduduk Jawa terlalu padat; Kontribusi ekonomi terhadap PDB; Krisis ketersediaan air; Konversi lahan di Jawa mendominasi.
Namun pertanyaannya, apakah pemindahan ibu kota baru Indonesia adalah hal yang sangat primer atau yang sangat mendasar, apakah pemindahan ibu kota baru Indonesia akan menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tentu sebagai Kepala Negara punya kajian tersendiri kenapa Ibu Kota Indonesia harus di pindahkan di kalimantan.
Coba kita melihat persoalan bangsa hari ini, pertama bangsa indonesia dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yakni; pejabat publik yang koruptor, bumn yang dikuasai oleh asing, sumber daya manusia yang masih kurang, sehingga tidak mampu bersaing dengan bangsa lain dan terutama masalah atau konflik papua yang belum terselesaikan dan masih banyak lagi masalah atau persoalan-persoalan lainnya yang di hadapi oleh bangsa Indonesia.
Artinya merujuk dengan persoalan tersebut maka pemindahan ibu kota bukanlah hal yang primer atau hal yang mendasar. Kedua terjaminkah kesejahteraan masayarakat Indonesia pada umumnya ketika Ibu Kota Indonesia dipindahkan ya belum tentu, apabila masalah atau persoalan-persolan di atas tadi belum terselesaikan.
Oleh karenanya fokus pemerintah yang seharusnya mendesak atau yang sangat mendasar atau kebutuhan yang paling mendasar adalah bagaimana upaya pemerintah untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, meningkatkan kulitas sumber daya manusia masyarakat Indonessia dengan membangun Infastruktur Pendidikan dan memfasilitasi kebutuhan pendidikan tersebut, dan pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan dapat di akses oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.
Dan persoalan yang paling pokok bangsa hari ini adalah Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), inilah sesunggunya persoalanya yang paling mendasar yang harus di upayakan oleh pemerintah, dan penegak hukum untuk bisa menjadi bangsa yang bersi, maka dengan itu kesejahteraan masyarakat pada umumnya akan terjamin.
