Sepertinya beberapa saat ini penuh dengan dinamika politik. Hampir semua tenaga dan pemikiran terarah ke arah dua kata yaitu politik praktis dan demokrasi.
Sesungguhnya apa yang terjadi dengan dinamika politik dan demokrasi Indonesia ? Mari sedikit berefleksi, sepertinya, tidak banyak berbeda dengan apa yang dialami sebagian besar orang dalam menjalani hidupnya. Dalam kehidupan rutin manusia, kita sering dihadapkan dengan berbagai pilihan. Terutama dalam berorganisasi dan ditantang untuk membuat keputusan bersama. Proses diskusi dan pembahasan berjalan hingga suatu titik pengambilan keputusan harus segera dilakukan.
Cara paling umum digunakan adalah "one man, one vote", ya inilah cara konvensional. Cara itu sepertinya sudah umum digunakan oleh berbagai pihak, dengan cara ini pendapat yang mendapatkan dukungan mayoritas akan dianggap sebagai keputusan terbaik dan disepakati bersama. Sungguh mudah dan begitu cepat pengambilan keputusan ini. Namun, cara tersebut seakan tidak sesuai dengan salah satu pilar kebangsaan. Pancasila sila ke-4 menjelaskan tentang pengambilan keputusan oleh perwakilan yang dipercaya memiliki hak bicara dan hak suara.
Berikut penjabaran Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 mengenai sila ke-4
- Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
- Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
- Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Disinilah permasalahan mulai terlihat, musyawarah menjadi kata kunci dari demokrasi, dan dengan semangat kekeluargaan hal itu dilakukan. Musyawarah menurut KBBI adalah "pembahasan bersama dng maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah", disinilah pembahasan yang logis dan mendalam dilakukan. Proses ini berlangsung dengan melakukan dialog serta pembahasan yang jelas terhadap suatu permasalahan sehingga setiap pihak memahami dengan jelas apa, bagaimana dan mengapa permasalahan itu muncul.
Peran pemimpin forum menjadi sangat penting, yaitu untuk mengintegrasikan pandangan setiap individu sehingga menyempurnakan gambaran mengenai suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Proses ini menghargai dan menghormati pendapat setiap individu. Disinilah hak setiap individu dihormati dan dihargai, bukan hanya dipaksa untuk mengikuti suara mayoritas. Suara mayoritas yang belum tentu mengerti tentang permaslahan secara utuh, mayoritas yang belum tentu objektif dalam memberi keputusan, mayoritas yang tidak dapat dipastikan mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan kelompok/golongannya.
Musyawarah dapat dilakukan dengan baik pada sebuah kota kuno di jaman klasik kuno. Kota tersebut dapat melakukan musyawarah dengan baik, sehingga seluruh kebijakan dan keputusan yang dibuat dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh pihak. Bagaimana hal itu bisa terjadi ? ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Sebuah fakta mengatakan bahwa kota tersbut hanya dihuni oleh sedikit penduduk, hanya sekitar 400-500 orang. Melalui fakta sejarah ini, dapat dilihat bahwa musyawarah bukan hal yang mudah dilaksanakan di jaman sekarang. Jumlah penduduk serta berbagai pihak yang berkepentingan begitu banyak, dan bukan hal yang mustahil apabila keputusan itu tidak dapat memuaskan keinginan seluruh pihak.
Sisi lain musyawarah untuk menghasilkan mufakat membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, seringkali waktu dan tenaga menjadi hal yang harus dikorbankan. Namun disinilah nafas dari sebuah demokrasi yang sesungguhnya. Hanya orang-orang bebal dan tak dapat berpikir yang selalu mengunggulkan pengambilan keputusan menggunakan voting. Hanya manusia yang tak mau berpikir yang akan mengatakan bahwa "Demokrasi sesungguhnya adalah One man, one vote!"
