Dukung Transformasi Digital, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Hadiri Seminar Layanan Elektronik PPAT

Kepala Kantor Pertanahan Jember Ikuti Seminar Layanan Elektronik PPAT di SurabayaSurabaya 22 September 2025--- Upaya memperkuat transformasi layanan pertanahan berbasis digital terus dilakukan. Hal ini tercermin dari kehadiran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Ghilman Afifuddin, S.T., M.Si., dalam Seminar Layanan Elektronik yang digelar oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Wilayah Jawa Timur pada Senin, 22 September 2025 di Dyandra Convention Center, Surabaya.

Seminar yang berlangsung sepanjang hari ini mengangkat tema: "Tanggung Jawab PPAT dalam Mengimplementasikan Pelayanan Hak Atas Tanah secara Elektronik (Pengecekan, SKPT, Roya, HT, Peralihan, dan Pendaftaran Hak), Blokir dan Sita, serta Mitigasi Risiko dalam Pelaksanaan Jabatan)". Kegiatan tersebut turut melibatkan para Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Timur serta ratusan peserta dari berbagai wilayah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Sumber : Ferdi S.A.

Acara menjadi semakin istimewa dengan hadirnya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), H. Ossy Dermawan, yang memberikan arahan penting. Dalam sambutannya, Wamen ATR/BPN menegaskan bahwa digitalisasi layanan pertanahan bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata yang harus terus diperkuat guna menciptakan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.Di sela kegiatan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menyampaikan komitmennya untuk mendukung implementasi layanan elektronik secara optimal. Menurutnya, sinergi antara PPAT dan jajaran pertanahan akan menjadi kunci sukses dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Sumber : Ferdi S.A.

Melalui forum ini, diharapkan lahir kesepahaman bersama mengenai pentingnya inovasi digital dalam pelayanan hak atas tanah. Tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memastikan akuntabilitas dan profesionalisme yang lebih kuat di tubuh Kementerian ATR/BPN maupun PPAT.