Salah satu masalah ekonomi yang paling umum di Indonesia adalah inflasi (Rizaldy, 2017). Inflasi ini dapat mengukur kestabilan ekonomi suatu negara (Silvia et al, 2013). Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus di suatu negara. Jika ada satu atau dua barang yang harganya naik, kita tidak bisa membicarakan inflasi kecuali harga tersebut juga menyebabkan kenaikan barang dan jasa lainnya (Utomo, 2013). Perekonomian negara akan goyah jika inflasi tidak segera ditangani. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya daya beli masyarakat karena tingkat pendapatan masyarakat turun. Penurunan tingkat pendapatan ini mengakibatkan masyarakat jauh dari tingkat kesejahteraan (Widjanta & Aristanti, 2007). Dari sisi produsen, banyak yang bangkrut karena harga produknya relatif tinggi dan hanya kalangan tertentu yang mampu membelinya. Kesenjangan kemiskinan di negara ini semakin jelas (Putong, 2003). Menurut Statistics Finland (BPS), kelompok inflasi meliputi (a) makanan, (b) makanan siap saji, rokok dan tembakau, (c) perumahan, air, listrik, gas dan minyak pemanas, (d) sandang, (e) ) perawatan kesehatan, f) pendidikan dan g) transportasi dan komunikasi.
Pangan merupakan kebutuhan manusia yang penting untuk kelangsungan hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber organik pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan hasil perairan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, dan tergolong makanan atau minuman. bagi manusia, termasuk bahan lain yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Oleh karena itu, untuk mencapai ketersediaan pangan dalam negeri diperlukan konsep ketahanan pangan.
Ketahanan pangan adalah keadaan dimana rumah tangga atau masyarakat dapat memperoleh pangan yang aman dan bergizi (FAO, 1996). Tercapainya ketahanan pangan di Indonesia merupakan salah satu tujuan alinea keempat UUD 1945, yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kesejahteraan rakyat dapat dilihat sebagai negara.
Bahan makanan merupakan faktor terbesar inflasi. Permintaan konsumen terhadap bahan makanan yang lebih besar dari kuantitas yang ditawarkan meningkatkan harga produk makanan sehingga meningkatkan inflasi (Santoso, 2011).
Secara umum, harga pangan di Indonesia berfluktuasi dan sering naik. Hal ini disebabkan oleh faktor alam seperti musim dan siklus produksi pangan. Implementasi kebijakan harga pangan di Indonesia bermasalah karena rendahnya komitmen ekonomi dan politik dalam mendukung kebijakan yang telah ditetapkan (Kementerian Perdagangan, 2015).
Untuk mengetahui pergerakan harga masing-masing bahan pangan diperlukan analisis terkait perkembangan harga masing-masing bahan pangan. Perkembangan harga bahan baku dijelaskan dengan menyajikan data harga bahan baku makanan selama 8 bulan. Selain itu, data dianalisis untuk mengetahui pengaruh atau dampak perubahan harga produk makanan terhadap inflasi di Kota Bandung. Dari hasil analisis tersebut dapat ditentukan barang apa saja yang mempengaruhi inflasi di Kota Bandung. Oleh karena itu, judul penelitian penulis adalah "Analisis Dampak Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Terhadap Inflasi di Kota Bandung Tahun 2013 Hingga Tahun 2019".
Fluktuasi pangan pada dasarnya disebabkan oleh permintaan yang tinggi sementara pasokan mungkin tidak mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja sama dengan BUMDes, BUMD, Kementerian Pertanian atau Badan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melaksanakan program kelompok pangan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan produksi sehingga tersedia pangan yang cukup. Selain itu, program ini juga menghasilkan produk yang berkualitas. e. Kenaikan harga kerap terjadi saat hari besar keagamaan nasional (HBKN) dan untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan agar harga pangan tidak berfluktuasi.
