Mohon tunggu...
FAWER FULL FANDER SIHITE
FAWER FULL FANDER SIHITE Mohon Tunggu... Saya Alumni Universitas Kristen Duta Wacana

Penulis merupakan tokoh pemuda Sumatera Utara, Mantan Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun Pendiri Gerakan Pemuda KIRI Indonesia Pendiri Institute Law And Justice Pendiri Komunitas Mata Demokrasi Alumni Magister of Art In Peace Study (MAPS) Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta.

Selanjutnya

Tutup

Kotaksuara

Asumsi Penulis: Jika 22 Mei Terjadi Konflik Besar Akan Ada 4 Daerah yang Menyatakan Merdeka

16 Mei 2019   16:28 Diperbarui: 16 Mei 2019   16:54 0 2 1 Mohon Tunggu...
Asumsi Penulis: Jika 22 Mei Terjadi Konflik Besar Akan Ada 4 Daerah yang Menyatakan Merdeka
Sumber: Dosenpendidikan.com

Polemik pemilihan umum 2019, semakin menjamur dimedia sosial, banyak wacana yang beredar bahwa 22 Mei 2019 akan terjadi sebuah gerakan besar, yang didiuga berisi penolakan hasil pemilihan umum 2019.

Jika hal tersebut bermuara apa konflik yang begitu besar, ini akan berdampak negatif pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan ada 4 daerah yang saya prediksi akan menyatakan merdeka dan memisahkan diri dari Indonesia.

Antara lain adalah daerah yang akan menjadi negara, Negara Aceh, Negara Papua, Negara Maluku, Negara Bali, akan muncul kepermukaan dan meminta merdeka.

Dikarenakan asumsi gerakan yang sedang dibangun bagian dari issu gerakan SARA (Suku Agama dan Antar Golongan), sehingga daerah-daerah yang mayoritas salah satu SARA akan sangat mudah untuk di provokasi menjadi sebuah negara.

Oleh karena itu, para elit politik Indonesia saat ini, jangan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri atau golongan mereka saja, karena keutuhan sebuah bangsa harus menjadi kepentingan bersama.

Peristiwa konflik-konflik politik ini menjadi sebuah pelajaran besar bagi bangsa ini. Dimana kita diuji, menghadapi dinamika politik yang lebih tajam.

Saya sama sekali tidak anti kepada gerakan 'people power' yang diwacanakan oleh kubu Prabowo, karena menyampaikan pendapat dimuka umum itu dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia.

Dengan demikian juga saya  tidak mendukung Wiranto, untuk melakukan investigasi perkataan para tokoh, karena itu bisa berdampak negatif bagi pertumbuhan demokrasi kita.

Jokowidodo saat ini masih sebagai Presiden Republik Indonesia, dan harus bertanggung jawab, menjaga keutuhan bangsa, bukan malah memperkeruh kondisi dengan sikap-sikap yang agak sedikit otoriter.

Bapak Prabowo dan Jokowi sebagai calon presiden harus sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban dalam proses pemilihan umum 2019.

Kepada masyarakat dimana pun berada yakinlah konflik ini bukan bicara kesejahteraan rakyat, tetapi hanya membicarakan kepentingan elit politik.

Penulis: Fawer Full Fander Sihite