Dampak terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres untuk mendampingi Joko Widodo dalam Pilpres 2019 ternyata masih ramai diperbincangkan. Meskipun ada yang menyambut baik atas keputusan tersebut, tetapi di dunia maya tampak banyak yang kecewa dan marah. Kekecewaan dan kemarahan itu umumnya berasal dari para pemuja Jokowi yang berharap sang petahana bersanding dengan tokoh idola mereka lainnya.
Jokowi dianggap sebagian pemujanya telah melakukan kesalahan alias blunder. Akibatnya, beberapa dari pemuja Jokowi mengundurkan diri bahkan mengancam akan pindah ke kubu oposisi. Sebuah situs populer yang selama ini gencar menjadi corong pendukung Jokowi sudah ditinggal istirahat, bahkan hendak dijual, oleh pendiri dan pengelolanya karena kecewa dengan keputusan sang idola.
Ada kesesatan berpikir menimpakan kesalahan sepenuhnya kepada Jokowi tentang siapa yang akan menjadi calon wakilnya. Undang-undang Pemilu No 7 tahun 2017 nyata-nyata menyebutkan bahwa pengajuan calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh partai-partai politik, bukan oleh pasangan calon. Lebih lengkap lagi, hanya partai politik yang memiliki hak untuk mengajukan calon presiden/wakil presiden. Jokowi tidak dapat mengajukan diri sendiri!
Artinya ?
Meskipun Jokowi yang mengumumkan rencana pencalonan dirinya sebagai capres dan siapa yang mendampingi sebagai cawapres, dia melakukan itu hanya setelah mendapat persetujuan dan kesepakatan dengan partai-partai yang mengusungnya. Lebih jelas lagi, Jokowi diajukan sebagai calon presiden dan KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden adalah keputusan partai-partai pengusung.
Tentu saja, Jokowi punya peran penting dalam proses tersebut. Jokowi memiliki "nilai jual" yang dibutuhkan oleh partai-partai untuk memenangkan pilpres. Karena itu, Jokowi juga dimintai pendapatnya siapa yang dia nilai akan bisa bekerja sama dengannya. Tetapi, "pemilik saham" dalam proses pengajuan calon presiden dan wakil presiden adalah partai-partai yang berkoalisi sehingga memenuhi persyaratan memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional (UU Pemilu Pasal 222).
Para "pemilik saham" tentunya tidak mau begitu saja memberikan modal mereka (kursi DPR / suara sah pemilu 2014) tanpa timbal balik. Jangan lupa, partai politik adalah para pemburu kekuasaan - mereka sangat teliti berhitung "return on investment" dan "risk" dari setiap keputusan. Bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk kekuasaan - baik di parlemen, di eksekutif atau di internal partai mereka.
Banyak yang mengatakan bahwa politik itu cair - secair itu pula aset politik yang dimiliki oleh parpol. Pagi ini mereka bisa menanamkan saham di Jokowi, tetapi sorenya bisa dengan mudah pindah ke Prabowo. Jika memungkinkan, mereka pun bisa buka bisnis (poros) baru. Keakraban di antara petinggi partai yang dipertontonkan pada setiap pertemuan hanyalah sandiwara dalam panggung politik. Di balik layar, negosiasi berlangsung sengit karena setiap partai berupaya untuk mendapatkan "return" dan menghindari "risk" sebesar-besarnya dari investasinya dalam koalisi Jokowi.
Banyak yang kaget dan merasa sulit memercayai  Jokowi membacakan nama Prof.Dr.Mahfud MD sebagai cawapres. Mereka berasumsi dengan dukungan 9 partai di belakang Jokowi - Mahfud, maka Pilpres  2019 akan lebih mudah dimenangi. Betulkah ?
Jika Jokowi membacakan nama Mahfud MD tanpa persetujuan semua partai, siapa yang menjamin bahwa PKB, PPP dan Golkar akan mau menandatangani pencalonan keduanya ? Siapa yang menjamin bahwa ketiga partai tersebut tidak buru-buru berangkat ke Cikeas untuk membentuk poros baru?
Siapa yang tahu, selain Plan A yang dieksekusi oleh 9 partai pendukung Jokowi pada tanggal Kamis sore 9 Agustus yang lalu, masing-masing sudah punya Plan B, Plan C, Plan D yang siap dijalankan apabila Jokowi menyimpang dari skenario yang sudah disepakati ? Â
