Penulisan Ulang Sejarah Kekerasan 1998: Politik Peringatan vs. Pelupaan Kolektif

Dalam buku sejarah yang ingin menghapus luka lama, semoga kita tetap jadi penjaga ingatan --- bukan penandatangan lupa

Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan, dipimpin Fadli Zon, menggagas penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk menyertakan peristiwa prasejarah hingga era kekinian, dan menargetkan peluncuran menjelang 17 Agustus 2025.

Proyek ini didukung sekitar 100--113 sejarawan dan mengalokasikan dana Rp9miliar.

Tujuannya: menghapus bias kolonial, menekankan prestasi, dan memperkuat identitas nasional "Indonesiasentris"  .

Baca juga: Ketika Satu Dosa Menyulut Genosida: Kekerasan Kolektif dan Logika Dendam Komunal

Kontroversi pada Kekerasan 1998

Kekerasan Mei 1998: penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan terhadap warga, terutama etnis Tionghoa --- merenggut sedikitnya ribuan korban, termasuk ratusan kasus pemerkosaan.

Fadli Zon menyatakan era reformasi dan peristiwa Mei 1998 akan disajikan kembali, tetapi hanya dua dari 12 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui, dengan narasi lebih "positif" agar tidak memecah persatuan.

Perspektif Etis & Politik

Baca juga: Kekejaman Israel: Stop Bantuan Kemanusiaan sebagai Senjata Politik

Whitewashing risiko: Ada kekhawatiran proyek ini akan meminimalkan sisi gelap, terutama yang melibatkan aktor militer dan pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Nurani Terbang: Diskriminasi Global dan Politik Kemanusiaan Selektif dalam Konflik Ukraina-Palestina

Narasi pemenangan identitas nasional: Argumentasi menggunakan persatuan dan kebanggaan bisa menutupi proses akuntabilitas, padahal pengakuan menyeluruh atas kekerasan penting bagi rekonsiliasi .

Implikasi Historis dan Sosial