Sejak awal berdirinya Unit Kerja Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), publik sudah bertanya-tanya, lembaga apa ini? Sayup-sayup yang terdengar hanya lembaga ini ditujukan untuk menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila ke masyarakat, utamanya generasi muda.
Lucunya, saat publik belum sepenuhnya mengenal lembaga ini, apalagi kegiatannya yang entah apa masih sama-sama, sudah berganti bentuknya jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).Â
Yudi Latif diangkat sebagai Kepala UKP-PIP pada 7 Juni 2017, lalu dilantik lagi jadi Kepala BPIP pada 22 Maret 2018. Artinya cuma makan waktu 10 bulan? Sepanjang sejarah tata negara barangkali ini adalah peningkataan status lembaga negara tercepat. Ini yang kemudian semakin memperkuat suara-suara sumbang itu: BPIP bersifat politis..
Dan tragisnya, saat publik belum merasakan manfaat keberadaan BPIP, kita dapat kabar yang menyesakan jantung perihal gaji orang-orang di lingkar utama BPIP. Sudah ramai di media terkait hak keuangan mereka. Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp112.548.000, sementara 8 anggotanya berhak atas anggaran sebesar Rp100.811.000. Sementara Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp76.500.000, Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp63.750.000, dan Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp51.000.000. [1]
Sesuai dengan Perpers No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP, diketahui ada lima deputi di lembaga ini. Artinya, dalam sebulan setidaknya BPIP menghabiskan dana negara sebesar Rp1,3 miliar hanya untuk membayar hak keuangan petinggi-petingginya.
Perlu pula dipahami bahwa berdasarkan UU No. 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta mantan Presiden dan Wakil Presiden, gaji Presiden hanya sebesar Rp 62.740.030 sebulan. Sedangkan gaji Wakil Presiden JK Rp 42.160.000. Itu sudah termasuk tunjangan jabatan. Pertanyaannya, apakah beban kerja orang-orang yang berhimpun dalam lembaga ini jauh lebih berat ketimbang beban kerja presiden dan wakil presiden?
Perkara hak keuangan petinggi-petinggi BPIP tentu bertubrukan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengencangkan ikat pinggang. Ingat pemerintah selalu mengeluh kekurangan uang untuk melaksanakan proyek-proyek infrastrukturnya. Utang pemerintah terus meroket. Dan masyarakat, terus mengeluh beban ekonomi yang semakin tinggi, yang jauh lebih berat ketimbang periode pemerintahan sebelumnya. Tidak percaya? Bukan saja survey persepsi public Indonesia hari ini. Salah satu perkara yang membikin "geram" masyarakat adalah perihal ekonomi: harga bahan pokok yang tak stabil, pengangguran banyak, daya beli anjlok! [2]
Akan semakin pahit bila kita menengok ke Malaysia. PM Mahathir Mohamad membuat gebrakan luar biasa untuk memangkas 10% gaji dari masing-masing menteri. [Tujuannya selain mengurangi utang, pemangkasan gaji juga bertujuan untuk mengurangi pembelanjaan pemerintah. Di Indonesia malah terbalik, orang-orang di luar kabinet malah dikasih dana bulanan yang jauh lebih besar dari Presiden dan Wakil Presiden. [3]
Tapi yang paling parah, bukanlah itu. Yang paling parah, perihal hak keuangan petinggi-petinggi BPIP tak pernah disebut-sebut sebelumnya. Diam-diam saja seperti BBM yang naik di tengah malam. Saya yakin dan percaya, apabila perihal keuangan ini disebut sebelum Megawati cs dilantik sebagai Dewan Pengarah BPIP, publik akan ramai-ramai menolak. Karena, kebijakan ini sama sama sekali tak menunjukan empati kepada rakyat yang hidupnya sudah susah.
Parahnya lagi, gara-gara masalah ini, warganet langsung meledak marah. Imaginasi liar tercipta. Dan suara-suara sumbang bun beredar: apakah mengurus Pancasila harus digaji sebesar itu? Inikah yang disebut para pancasilais? Demi Tuhan, gara-gara keuangan petinggi-petinggi BPIP, Pancasila yang jadi serangan bully!
