Sebagaimana tertuang dalam Nawacita, pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
Komitmen itu diwujudkan salah satunya melalui pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia dan negara tetangga.
Untuk merealisasikannya, Pemerintah Presiden Jokowi Widodo akan menggelontorkan dana hingga Rp 16 triliun dalam satu tahun anggaran untuk membangun perbatasan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan menurunkan kesenjangan antar daerah.
Selain itu, pembangunan perbatasan itu juga untuk memperbaiki perbatasan Indonesia agar lebih bagus penampilannya dibandingkan negara tetangga. Pemerintahan Presiden Jokowi terus menggalakkan perbaikan terhadap Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
PLBN yang dulunya hanya sebatas kantor layaknya kelurahan, sekarang menjadi sangat bagus sehingga dapat menjadi kebanggan masyarakat Indonesia di perbatasan.
PLBN ini bukan hanya sekadar pintu masuk masyarakat di perbatasan, tetapi juga cikal bakal pertumbuhan ekonomi di perbatasan. Itu akan membuat batas antar negara semakin jelas dan kedaulatan negara makin tegak.
Adapun fokus pembangunan di perbatasan itu meliputi, infrastruktur, puskesmas, sekolah dasar, dan pasar rakyat. Dengan begitu, masyarakat yang tinggal di perbatasan memperoleh layanan sosial dasar dengan mendapatkan jaminan mata pencaharian, memperoleh akses kesehatan, dan pendidikan.
Kini, setidaknya terdapat 50 kecamatan dan 1.000 desa di perbatasan yang akan dibangun infrastrukturnya seperti di atas.
Agar lebih efisien dalam menggalakkan pembanguna  perbatasan, Presiden Jokowi memfokuskan dana khusus pembangunan perbatasan hanya di empat kementerian.
Empat kementerian itu adalah kementerian pertahanan, kementerian perhubungan, kementerian pekerjaan umum dan kementerian informatika. Mereka di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM.
