AI & Genosida Palestina

Perang di Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah memperlihatkan penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang digunakan oleh militer Israel untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas serangan terhadap warga Palestina. Penggunaan AI ini bukan hanya terkait dengan pemantauan dan pengenalan wajah, tetapi juga pada proses penargetan yang sangat cepat, berpotensi melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional. Dengan dukungan dari perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Google, dan Microsoft, militer Israel telah memanfaatkan sistem seperti Lavender, Gospel, dan Where's Daddy untuk menganalisis data besar yang dikumpulkan melalui pengawasan massal, seperti data lokasi ponsel dan gambar satelit.

Berdasarkan laporan dari Human Rights Watch dan Institute for Palestine Studies, AI digunakan untuk menyusun daftar target yang bisa dihancurkan dalam waktu singkat, bahkan hanya dalam beberapa detik, tanpa adanya tinjauan manusia. Misalnya, sistem Lavender dan The Gospel mengidentifikasi individu dan bangunan berdasarkan analisis data yang tidak selalu akurat, dengan proses persetujuan yang sering kali hanya mengandalkan algoritma AI, alih-alih tinjauan atau verifikasi dari pihak manusia. Hal ini berisiko mengarah pada kesalahan identifikasi dan penargetan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah korban sipil yang jatuh. Meskipun klaim yang dibuat adalah untuk mengurangi kerugian bagi pasukan militer, kenyataannya penggunaan teknologi ini semakin memperburuk dampak kekerasan terhadap warga Palestina yang tidak bersalah.

Lebih jauh lagi, pengawasan dan pelacakan yang dilakukan oleh militer Israel mengandalkan data pribadi yang dikumpulkan dari ponsel dan perangkat elektronik lainnya. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menargetkan individu, dengan informasi yang dapat menempatkan warga Palestina dalam posisi rentan. Di beberapa kasus, seperti yang disebutkan dalam laporan The New York Times, data lokasi ponsel warga Gaza dipakai untuk menentukan target tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan. Penggunaan data ini mengabaikan hak atas privasi dan meningkatkan risiko pelanggaran hukum internasional yang melarang penargetan warga sipil.

Salah satu aspek paling mengkhawatirkan dari penerapan teknologi ini adalah pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian yang harus dipatuhi dalam serangan militer, yang mengharuskan pihak yang berperang untuk membedakan antara target militer dan warga sipil. Ketika penargetan hanya didasarkan pada analisis algoritma, tanpa tinjauan atau kontrol manusia, prinsip ini sering kali diabaikan, menyebabkan lebih banyak korban sipil dan kerusakan infrastruktur sipil yang tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi ini berpotensi untuk melanggar hukum internasional yang melindungi warga sipil di zona perang.

Sebagai kesimpulan, penggunaan AI dalam konflik Gaza oleh militer Israel memperlihatkan bagaimana teknologi dapat disalahgunakan dalam konflik bersenjata untuk mempercepat proses pembunuhan dan penghilangan nyawa tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dasar. Penerapan sistem pengawasan dan penargetan berbasis AI ini perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan bahwa teknologi tidak digunakan untuk melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi militer harus diprioritaskan, dengan memperhatikan dampaknya terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Organisasi internasional, pemerintah, dan perusahaan teknologi harus bekerja sama untuk mencegah penyalahgunaan teknologi ini yang dapat memperburuk genosida dan penghancuran suatu bangsa.

SUMBER

• https://www.nytimes.com/2025/04/25/technology/israel-gaza-ai.html

• https://www.hrw.org/news/2024/09/10/questions-and-answers-israeli-militarys-use-digital-tools-gaza

• https://www.palestine-studies.org/en/node/1656285