Dinamika Ekonomi Pesisir

Jejak pembangunan yang kita lalui sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini tidak terlepas dari persoalan tentang kemiskinan dan keterbelakangan sosial. orientasi ideologis yang menjadi dasar pemikiran dan pembangunan rezim politik, belum mampu menjawab persoalan tentang kemiskinan. 

Sejak zaman demokrasi terpimpin hingga orde reformasi, persoalan tentang kemiskinan dan keterbelakangan sosial seakan tak mau pergi dari negeri yang katanya kaya raya ini. Trend pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kelompok sosial masih menjadi agenda yang penting. Yang berubah hanyalah rezim sementara kondisi masih tetap sama.

Berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya, rezim pada masa reformasi memiliki peluang besar dalam hal pengentasan kemiskinan. Karena pada masa ini agenda pembangunan nasional berbasis otonomi daerah, yang diberlakukan di tingkat kabupaten dan kota mulai dilaksanakan sejak tahun 2001. 

Melalui otonomi daerah ini, pemerintah pusat memberikan kebebasan dalam mengelola kekayaan daerah dengan merancang agenda-agenda pembangunan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. 

Strategi pembangunan yang bersifat bottom-up mulai diperhatikan, dengan berbagai instrument hukum serta kelengkapannya memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola potensi yang dimiliki daerah.

Kondisi alam Indonesia yang kaya raya serta tataran politik dan kebijakan otonomi daerah memberikan jalan pembangunan yang paling ideal tetapi pada tataran implementasi masih belum efektif. Misalnya pada komposisi anggaran yang masih besar pada aspek belanja dibanding porsi pembangunan. 

Berdasarkan masalah-masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kompleks didaerah, alokasi anggaran yang cukup kecil tentunya tidak memadai untuk mengatasi masalah pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan didaerah. Hal ini berimbas kepada pengentasan kemiskinan,dan pemberdayaan kelompok sosial menjadi tidak efektif, akibatnya adalah kemiskinan masih menjadi masalah utama masyarakat Indonesia.

Seperti halnya masyarakat lain, masyarakat didaerah pesisir terutama nelayan juga mengahdapi sejumlah masalah yang sama baik sosial, politik, maupun ekonomi yang kompleks. Tercatat beberapa masalah yang dialami oleh masyarakat nelayan yang berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Pada umumnya permasalahan yang dialami oleh masyarakat nelayan adalah; 1) pengelolaan perikanan ; 2) implementasi kebijakan pemerintah (penegakan hukum); 3) pelaku usaha perikanan.4) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang disetiap saat.

Masalah-masalah diatas tidak berdiri sendiri, tatapi saling terkait satu sama lain, misalnuya masalah kemiskinan. Masalah ini disebabkan oleh korelasi hubungan antara keterbatasan akses, lembaga ekonomi yang belum berfungsi, kualitas sdm rendah, degradasi sumber daya lingkungan dan belum adanya ketegasan terkait kebijakan yang berlaku yang kesemuanya adalah persoalan tentang pengelolaan perikanan, pelaku perikanan, dan implementasi kebijakan pemerintah.oleh karena itu penyelesaian tentang persoalan kemiskinan dalam masyarakat pesisir harus bersifat integralistik. 

Kalaupun harus memilih salah satu faktor sebagai basis penyelesaian persoalan kemiskinan, faktor-faktor lain harus dapat dijangkau dengan  pilihan ini serta menjadi motor untuk mengatasi masalah-masalah yang lain. Pilihin yang seperti ini memang sulit dilakukan tetapi harus ditempuh untuk mengefisienkan serta mengoptimalkan sumber daya yang ada yang konteksnya memang terbatas.

Jumlah masyarakat nelayan yang tinggal dibawah garis kemiskinan, tentunya perlu diatasi dengan program-program yang berguna untuk stimulasi perekonomian masyarakat nelayan juga menjadi intervensi pembangunan. Masalah yang tak kalah penting lainnya adalah potensi untuk berkembangnya jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir cukup terbuka. Hal ini disebabkan dua hal berikut, yaitu :

1. Peningkatan degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan pesisir-laut. Hal ini terjadi karena pembuangan limbah dari wilayah darat ataupun perubahan penggunaan lahan dikawasan pesisir untuk kepentingan pembangunan fisik. Ancaman terhadap kelangsungan hidup ekosistem laut yang terjadi akibat metode penangkapan ikan ataupun sumberdaya lainnya dengan cara-cara yang ekstrem dan merusak, seperti dengan menggunakan metode pengeboman, pukat harimau, penggunaan sianida dan sebagainya. Kondisi demikian berpengaruh pada proses dan hasil tangkapan yang dilakukan oleh nelayan.
2. Pembengkakan biaya-biaya operasional nelayan seperti kenaikan harga bahan bakar minyak yang digunakan nelayan untuk melaut. Peningkatan harga bahan bakar minyak ini berimbas kepada pengurangan kuantitas operasi penagkapan sebagai strategi untuk menyiasati pembengkakan pengeluaran untuk bahan bakar. Hal ini kemudian berdampak pada kerusakan mesin perahu, sehingga dapat membebani investasi nelayan bahkan menjadikan nelayan tidak bisa melaut sama sekali.
3. Kemajuan teknologi membuat masyarakat nelayan yang masih menggunakan metode tradisional seperti perahu kecil, jarring biasa, semua alat masih serba manual menjadi tertinggal, sebagai akibatnya adalah kuantitas hasil melaut berbanding terbalik dengan nelayan yang sudah menggunakan metode modern dan semua alat serba otomatis.
4. Kondisi cuaca ekstreem juga mempengaruhi hasil tangkapan nelayan, terutama pada nelayan yang masih menggunakan metode tradisional dan menggunakan alat yang serba manual. Pada tahun-tahun tertentu pula kondisi cuaca di lautan sangat mengganggu aktifitas nelayan seperti fenomena akhir-akhir ini yaitu cuaca buruk yang menyebabkan gelombang besar dan angina kencang dilautan yang disebut fenomena lanina, elnino, atau elnina.