Papua Menjadi Incaran Investasi Negara Yang Merusak Hutan Masyarakat Adat Dan Tidak Bertanggun Jawab

Jayapura, Papua -- Pulau Papua, dengan kekayaan alamnya yang luar biasa dan keanekaragaman hayati yang unik, kini menghadapi ancaman serius akibat gelombang investasi yang dinilai merusak dan tidak bertanggung jawab. Ekspansi berbagai proyek, mulai dari perkebunan skala besar hingga pertambangan, dilaporkan telah menyebabkan deforestasi hutan adat yang meluas, mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat, dan mendorong kepunahan satwa liar endemik.

Laporan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal mengungkapkan bahwa sejumlah investasi yang masuk ke Papua tidak mengindahkan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka. Proses perizinan seringkali tidak transparan dan tanpa konsultasi yang memadai dengan pemilik hak ulayat. Akibatnya, hutan yang menjadi sumber penghidupan dan memiliki nilai budaya serta spiritual bagi masyarakat adat, kini rata dengan tanah.

Deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Foto: Yudi Nofiandi/Auriga

"Kami merasa tanah leluhur kami dirampas. Hutan yang selama ini menjaga kami, kini dibabat habis demi kepentingan segelintir orang," ujar Mama Agnes, seorang tokoh masyarakat adat dari wilayah pegunungan tengah Papua, dalam sebuah pernyataan baru-baru ini. "Satwa-satwa yang menjadi bagian dari kehidupan kami juga semakin sulit ditemukan."

Deforestasi yang masif tidak hanya berdampak pada masyarakat adat. Kehilangan hutan juga mempercepat perubahan iklim, mengurangi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan risiko bencana ekologis seperti banjir dan tanah longsor. Papua merupakan rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna langka yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Pembukaan lahan yang tidak terkendali mengancam keberadaan spesies-spesies ikonik seperti burung cendrawasih, kanguru pohon, dan berbagai jenis anggrek endemik.

Kritik juga dialamatkan kepada pemerintah dan pihak swasta yang dinilai kurang memiliki komitmen terhadap praktik investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan lingkungan dan merugikan masyarakat adat dinilai lemah. Transparansi terkait kepemilikan perusahaan, izin lingkungan, dan dampak sosial ekonomi proyek-proyek investasi juga masih menjadi persoalan.

Kondisi ini memicu keprihatinan dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Seruan untuk menghentikan investasi yang merusak dan tidak bertanggung jawab di Papua semakin menguat. Organisasi lingkungan internasional mendesak pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali izin-izin investasi yang telah dikeluarkan dan memastikan adanya mekanisme pengawasan yang ketat serta partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah mereka.

Masyarakat adat Papua sendiri terus berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka dan melindungi hutan yang menjadi warisan leluhur. Mereka menuntut pengakuan atas hak ulayat, keterlibatan penuh dalam proses perizinan investasi, serta ganti rugi yang adil atas kerugian yang telah diderita.

Situasi di Papua menjadi sorotan penting bagi komunitas global terkait isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan. Tindakan tegas dan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan dan hak-hak masyarakat adat mendesak untuk segera diimplementasikan demi menyelamatkan hutan Papua dan masa depan masyarakatnya.