Mohon tunggu...
Evita Yolanda
Evita Yolanda Mohon Tunggu...

Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain

Selanjutnya

Tutup

Kesehatan Artikel Utama

Ikrar Sumpah Dokter di Tengah Bocornya Bahtera BPJS Kesehatan

12 Agustus 2018   13:13 Diperbarui: 13 Agustus 2018   15:40 0 39 29 Mohon Tunggu...
Ikrar Sumpah Dokter di Tengah Bocornya Bahtera BPJS Kesehatan
Ilustrasi (Pexels)

Jika kapal mengalami kebocoran dan hendak tenggelam, apa yang sebaiknya dilakukan?

Per 25 Juli lalu, BPJS Kesehatan menetapkan beleid yang merombak jaminan terhadap operasi katarak, persalinan bayi baru lahir sehat, dan rehabilitasi medik (fisioterapi).

Keputusan ini menimbulkan penolakan dan lontaran kritik baik dari masyarakat maupun Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan organisasi profesi lainnya. Mari kita ulik topik ini dari dua sisi yang berseberangan: dokter-pasien dan BPJS.

Kontroversi Beleid Sebagai Usaha Penyelamatan

Peraturan baru BPJS yang termaktub dalam Perdirjampel BPJS Kesehatan Nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 tersebut didasari oleh proyeksi defisit anggaran badan asuransi pelat merah ini yang menembus Rp16,5 triliun (Kompas, 2/8/2018). BPJS menilai usaha ini sebagai pencegahan tenggelamnya "kapal" BPJS.

"Program Jaminan Kesehatan Nasional harus kita selamatkan. Saat ini kita mengalami defisit dana jaminan sosial dan jika tidak melakukan efisiensi, bisa jadi kapal ini akan tenggelam."

-- dr. Budi Mohamad Arief, M.M., Deputi Direksi Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan (CNN Indonesia, 2/8/18)

Keputusan baru BPJS tersebut mengatur tentang:

  • Penderita penyakit katarak dijamin BPJS Kesehatan apabila visus (ketajaman penglihatan) mata pasien sebelum operasi kurang dari 6/18, dan jumlah operasi katarak dibatasi dengan kuota.
  • Bayi baru lahir dengan kondisi sehat pascaoperasi caesar maupun normal dengan atau tanpa penyulit dibayar dalam satu paket persalinan.
  • Tindakan rehabilitasi medik dibatasi menjadi maksimal dua kali per minggu atau delapan kali dalam sebulan.

Jaminan terhadap tiga kondisi tersebut bukan dihapuskan sama sekali, namun prioritas jaminan dipersempit, tidak lagi dijamin penuh seperti sebelumnya.

Berikut penjabarannya:

Dalam pelayanan katarak, bila ketajaman penglihatan pasien masih lebih baik dari 6/18, maka BPJS tidak menanggung biaya operasi. Ketajaman 6/18 artinya, penderita bisa melihat objek dari jarak 6 meter sedangkan mata normal dapat melihatnya dalam jarak 18 meter. Hanya ketajaman penglihatan di bawah ini yang menjadi prioritas untuk ditanggung biaya operasinya oleh BPJS.

Dalam pelayanan bayi baru lahir, singkatnya, jika bayi lahir sehat, maka biaya dibayar satu paket dengan persalinan. Jika bayi lahir memerlukan pelayanan tambahan atau sakit, maka biaya ditagih di luar paket persalinan tersebut.

Misalnya jika bayi masuk NICU, maka tidak akan ditanggung satu paket dengan persalinan. Bayi tersebut harus didaftarkan dulu menjadi peserta JKN agar bisa mendapatkan jaminan. Poin ini juga dikritik oleh Menkes bahwa tidak ada diagnosis bayi lahir sehat atau sakit. Semua bayi baru lahir punya risiko yang sama.

Dalam pelayanan fisioterapi, BPJS tetap menanggung pelayanan fisioterapi oleh dokter spesialis, namun maksimal dua kali dalam sepekan atau delapan kali dalam sebulan.

Buntut dari peraturan baru ini yang telah diberitakan di antaranya 186 RS yang menghentikan pelayanan fisioterapinya (JPNN, 28/7/2018).

Letak Kebocoran Bahtera BPJS

Ilustrasi. Sumber: www.usnews.com
Ilustrasi. Sumber: www.usnews.com

Dalam upaya menyelamatkan kapal tenggelam, berbagai manuver dilakukan BPJS. Seperti pemangkasan tiga jaminan ini yang diharapkan akan menghemat anggaran hingga Rp360 miliar (Health Detik, 31/7/2018). Bulan April lalu, jaminan terhadap obat kanker Trastuzumab dihentikan karena dianggap terlalu mahal. BPJS juga menonaktifkan perekrutan pegawai baru dan melakukan pengalihan tugas (CNN Indonesia, 3/8/2018).

Besar pasak daripada tiang, berdasarkan RKAT BPJS Kesehatan 2018, target pendapatan yaitu Rp79,77 triliun, namun beban pembiayaan mencapai Rp87,80 triliun (Kompas, 3/8/2018). Laporan keuangan pun selalu membukukan aset neto minus. Pada tahun 2014 sebesar Rp3,3 triliun, 2015 Rp5,7 triliun, 2016 Rp9,7 triliun, dan 2017 Rp10 triliun (Beritagar, Gresnews, 31/7/2018).

Belum lagi penunggakan iuran oleh peserta yang mencapai 13 juta orang, mencakup 6% dari total peserta (Health Detik, 2/8/2018).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3