[caption id="attachment_375259" align="aligncenter" width="624" caption="Vanuatu (http://www.worldatlas.com)"][/caption]
Vanuatu, merupakan satu-satunya negara yang secara konsisten mendukung OPM (Organisasi Papua Merdeka) untuk memisahkan diri dari Indonesia. Bahkan Pemerintah Vanuatu mensponsori acara yang bertajuk “rekonsiliasi” beberapa kelompok faksi politik OPM. Sebenarnya, apa alasan Vanuatu yang begitu rajin mengganggu kedaulatan Indonesia lewat isu Papua?
Terkait Vanuatu, pemerintah Indonesia seringkali mencoba membina hubungan dengan Vanuatu dengan gaya Checkbook Diplomacy. Kebijakan diplomasi ini pada dasarnya adalah kebijakan dengan menggunakan bantuan ekonomi serta investasi yang disertai dengan pemberian pengaruh terkait pencapaian kepentingan nasional masing-masing. Sebenarnya kebijakan ini lazim digunakan negara-negara yang berkonflik, untuk mendapatkan dukungan negara-negara Pasifik Selatan di forum PBB. Vanuatu adalah negara yang sangat berpengalaman untuk “bermain” di kancah internasional dengan gaya ini.
Contoh tentang Vanuatu dan gaya Checkbook Diplomacy adalah bantuan pemerintah Tiongkok kepada Vanuatu, yang kemudian dibalas dengan dukungan pemerintah Vanuatu terhadap kebijakan One China Policy dengan masuknya Taiwan dalam kedaulatan Tiongkok. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia juga pernah mencoba membangun hubungan dengan Vanuatu dengan gaya Checkbook Diplomacy yaitu dengan memberikan bantuan 25 traktor tangan untuk pemerintah Vanuatu yang ketika itu diwakili oleh Menteri Pertanian Vanuatu, Hon. David Tosul MP dan Dirjen Kementerian Pertanian Vanuatu Mr. Howard Aru.[1] Sayangnya “bantuan” ini tidak berefek banyak, Pemerintah Vanuatu tetap mendukung OPM bahkan menjadi tuan rumah acara rekonsiliasi beberapa kelompok dari faksi politik OPM.
Menurut saya, ada kesalahan dari pemerintah Indonesia dalam melihat, alasan Vanuatu mendukung OPM. Sehingga reaksi pemerintah Indonesia terhadap kebijakan Vanuatu dalam dukungannya terhadap OPM kurang tepat sasaran.
Bila ada pertanyaan, kenapa Vanuatu begitu mendukung OPM? Kita harus melihat dari sejarah perpolitikan Vanuatu serta bagaimana Vanuatu melihat ras Melanesia dan kawasan Pasifik Selatan. “Bapak Proklamasi” Vanuatu, Walter Lini mempromosikan konsep “Melanesia Socialism”. Konsep ini pada dasarnya adalah Walter Lini percaya bahwa ideology sosialisme adalah ideology yang paling cocok untuk ras Melanesia, karena mendukung kepemilikan bersama daripada kepemilikan individual. Tetapi Walter Lini berpendapat bahwa Melanesia Socialism ini tidak harus berkiblat pada Russia ataupun Tiongkok, tetapi lebih condong kepada mendorong bersatunya negara-negara Ras Melanesia. Untuk mendukung konsep ini di berbagai negara-negara mayoritas Ras Melanisia di Pasifik Selatan, Walter Lini menggandeng Musisi asal Papua yang kemudian menjadi salah satu tokoh OPM di Vanuatu, Andy Ayemiseba pada tahun 1983.
Berkaitan dengan konsep “Melanesia Socialism” yang kemudian berkembang menjadi usaha pemersatuan negara-negara ras Melanesia ini. Pemerintah Vanuatu juga mendukung kelompok separatis Kaledonia Baru, Kanak Socialist National Liberation Front (FLNKS) untuk melepaskan diri dari Perancis. Sampai hubungan antara Vanuatu dan Perancis menjadi begitu memburuk, padahal ketika itu Pemerintah Perancis merupakan salah satu pendukung utama peningkatan ekonomi Vanuatu, yang baru saja merdeka. Terkait dengan kebijakan pemerintah Vanuatu saat ini terhadap OPM, Pemerintah Vanuatu saat ini dipimpin oleh PM Joe Natuman yang didukung penuh oleh partai terbesar di Vanuatu, Vanuaku Pati. Partai ini juga yang mengusung Walter Lini di masa lalu.
Sedangkan, pemerintah Vanuatu saat ini yang dipimpin oleh PM Joe Natuman dengan dukungan penuh partai Vanuaku Pati sadar bahwa wilayah negara-negara Ras Melanesia di Pasifik Selatan merupakan wilayah yang begitu strategis, oleh sebab itu negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar mencoba menguatkan pengaruhnya di kawasan ini. Pemerintah Vanuatu menerima banyak keuntungan secara ekonomi terhadap pola diplomasi negara-negara yang berebut pengaruh tersebut dengan menggunakan diplomasi gaya Checkbook Diplomacy. Pemerintah Vanuatu sangat licin memanfaatkan nafsu negara-negara berkekuatan ekonomi besar untuk menanamkan pengaruh di negara-negara Pasifik.
Disamping memanfaatkan negara-negara berkekuatan ekonomi besar yang berebut pengaruh di Pasifik Selatan, Vanuatu juga berusaha meningkatkan posisinya sebagai pemimpin negara-negara ras Melanesia. Oleh sebab itu, di masa lalu Vanuatu rela kehilangan hubungan baik dengan Perancis, yang nota benenya merupakan salah satu pendukung utama ekonomi mereka, untuk mendukung kelompok separatis Kaledonia Baru, FLNKS. Oleh karena itu, diplomasi gaya Checkbook Diplomacy tidak bisa digunakan Indonesia kepada Pemerintah Vanuatu terkait permasalahan OPM. Selama Vanuatu masih dipimpin oleh partai Vanuaku Pati, maka keinginan Vanuatu untuk menjadi pemimpin negara-negara Ras Melanesia akan terus dilakukan dalam bentuk apapun, termasuk mendukung gerakan separatis, termasuk OPM.
Dukungan pemerintah Vanuatu kepada OPM untuk melepaskan diri, bukanlah dukungan yang gratis. Vanuatu, sebagai negara memiliki tujuannya sendiri, yaitu memimpin negara-negara Ras Melanisia, untuk penguatan pengaruh mereka di kawasan Pasifik. Dukungan terhadap OPM hanya salah satu cara dari tujuan tersebut, ketika pemerintah Vanuatu tidak lagi melihat dukungan mereka terhadap OPM akan membantu Vanuatu meraih tujuannya untuk memimpin negara-negara Ras Melanesia, maka dukungan tersebut bisa dicabut seketika.
Adapun Pemerintah Indonesia sendiri harus merespon apa yang dilakukan pemerintah Vanuatu dengan cerdas, karena bila tidak melakukan sesuatu, maka saya tidak akan heran bila nantinya negara lain akan menginjak-injak kedaulatan negeri ini dengan isu dan masalah apapun, bukan hanya isu Papua.
[1] http://www.kemlu.go.id/canberra/Pages/PressRelease.aspx?IDP=70&l=id
