Oleh: Esra K. Sembiring, (Alumni Ilmu Politik UGM, Magister Adm Publik LAN RI, Magister Pertahanan UNHAN)
Mengawali tulisan ini, satu pertanyaan yang selalu perlu dijawab dan disepakati bersama oleh seluruh warga negara penduduk di Indonesia ini adalah "Apa sebenarnya yang nyata menjadi ancaman terbesar NKRI?" Apakah Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan dari luar yang dominan menggerogoti bangunan persatuan bangsa ini? Atau justru dari internal masyarakatnya sendiri?
Sebagai bahan renungan bersama, disaat negara-negara maju dunia dan di seputaran asia sibuk menggalang sumberdaya manusia nya untuk mampu unggul dalam kompetisi dunia yang tanpa batas ini, justru di dalam negeri kita masih saja menyaksikan perdebatan tradisional tentang klaim siapa (kelompok) yang paling berjasa, yang paling berhak, atau yang paling pribumi di daerah ini, atau bahkan pada scope yang lebih luas, di negara tercinta ini?
Yang masih hangat diberitakan saat ini, tentang kasus pelarangan, penolakan dan keberatan pelaksanaan ibadah mingguan juga ibadah dan perayaan natal bagi umat Kristiani di Jorong Kampung Baru Dharmasraya dan Jorong Sungai Tambang di Kabupaten Sijunjung.
Mengapa masih terjadi perdebatan "kampungan" seperti ini ?. Apakah situasi kondisi ini masih dianggap sebagai pertikaian masyarakat di level kabupaten (suatu daerah tertentu saja) dan tidak akan mengganggu ritme persatuan bangsa di daerah Indonesia yang lainnya ?. Atau sudah waktunya kini pemerintah pusat tidak hanya diam dan termangu mengamati saja dan beranggapan sebagai hal sepele yang akan reda dengan sendirinya.Â
Kita semua jangan pernah lupa, bahwa perkembangan teknologi media komunikasi saat ini sangat pesat. Apa yang terjadi dibelahan dunia lain saja, bisa kita ketahui on real time. Kisruh seperti ini jangan dibiarkan sampai menjadi larut dan akhirnya ditunggangi politik sempit seperti Proxy war yang terbukti ampuh menyusup dan menggalang Fanatisme sempit dalam masyarakat di beberapa negara yang masih mengalami konflik bahkan sebagian sudah menjadi negara bubar alias tinggal sejarah saja.Â
Pemerintah pusat wajib segera mengambil sikap dan menunjukkan garis yang tegas !. Siapa pihak yang keliru ?. Atau siapa pihak yang tidak keliru dalam memaknai dan mengisi konsep Indonesia sebagai negara hukum (bukan negara agama), Indonesia yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945. Yang secara tegas mengakui kebhinekaan dalam keutuhan NKRI.Â
Tidak etis juga bila pemerintah pusat "just wait and see" menunggu krisis menjadi level yang serius dan kritis dulu baru mengambil alih permasalahan sensitif ini. Karena, bila masyarakat luas maupun pemerintah daerah di seluruh wilayah NKRI ini dibiarkan bebas menafsirkan konsep NKRI sebatas kepentingan sempitnya masing-masing, dapat dipastikan Indonesia yang terdiri dari ribuan suku bangsa, adat istiadat, budaya dan bahasa ini akan terkotak-kotak dan pada puncak kulminasinya tidak tertutup kemungkinan menjadi sama dengan yang sudah terjadi pada beberapa negara majemuk lainnya seperti Uni Soviet yang sudah bubar dan pecah itu. Negara USSR yang levelnya Super Power itu saja bila terpecahbelah akhirnya hanya menjadi belasan negara kecil yang marginalis bahkan menjurus minimalis.
Apa relevansinya dengan kondisi Indonesia saat ini ?.
Sebagai salah satu upaya nyata dalam memaknai "Bela Negara" dan untuk pembelajaran bersama dalam mencari solusi terhadap polemik yang masih terjadi saat ini tentang tafsir boleh tidaknya salam multi agama maupun kontroversi ucapan selamat natal, penulis mohon ijin mengutip panjang pendapat tokoh nasional Quraish Shihab saat dialog dengan Najwa Shihab yang layak untuk direnungkan dalam suasana kesejukan dan kedamaian dibulan desember ini.
Kutipan :
