Banyak ketimpangan yang terjadi di dalamnya dan pastinya merugikan masyarakat sendiri. Adanya dana tersebut seharusnya menjadi penyokong masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka. Tetapi malah banyak anggaran yang di ajukan tidak sesuai dengan alasan yang jelas dan sebenarnya.Â
Di duga terdapat campur tangan oknum politik yang berkuasa di dalamnya. APBD Kabupaten Sumenep  masih tergantung pada dana transfer dari pusat melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep hanya mampu menyumbang sekitar 0,11 untuk pendapatan daerah. Dimana Kabupaten Sumenep kurang pada kemandirian daerah dalam mengelola belanja daerah. Hal tersebut akan berdampak pada visi dan misi pemerintah dalam menjalankan program untuk kesejahteraan masyarakat.