Kemakmuran adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa yang menggelar pembangunan. Selain, kemakmuran, mereka juga telah mendambakan terjelma nya sebuah keadilan. Kemakmuran dan Keadilan dinilai sebagai titik puncak dari proses pembangunan yang dijalani. Kalau suatu masyarakat sudah mampu merasakan suasana adil dan makmur, maka pada saat itulah kesejahteraan akan terjelma. Itu sebab nya, mengapa banyak bangsa di dunia yang telah mematrikan makna "sejahtera" dalam cita-cita pembangunan nya.
Kalau dalam penerapan nya sesuai dengan norma yang telah dijadikan komitmen dan kesepakatan bersama, strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas; pada dasar nya merupakan paradigma pembangunan yang penting kita dukung. Apalah arti nya sebuah pertumbuhan jika hasil nya tidak mampu dibagikan secara merata kepada seluruh warga bangsa. Dan tidak bakal ada yang dapat dibagikan kepada publik, sekira nya tidak ada pertumbuhan. Dari sinilah kemudian muncul spirit penting nya "kolaborasi" dalam menggapai pertumbuhan dan pemerataan.
Pilihan Pemerintah Orde Baru dalam memacu pembangunan yang berbasis pada Trilogi Pembangunan diatas, ternyata berujung dengan ketidak-berdayaan nya menghadapi krisis multi-dimensi dan kompleks. Pemerintah Orde Baru, rupa nya melupakan penting nya pilar-pilar ekonomi rakyat yang memungkinkan ajeg nya sebuah Pemerintahan. Padahal, kekokohan pilar itulah yang bakal membawa bangsa kita pada suasana makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran itu sendiri.
Dari sekian banyak konglomerat yang ada, tidak ada satu pun yang mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi dunia tersebut. Hampir seluruh sektor bertumbuh negatif, terkecuali sektor pertanian yang terekam tumbuh positip. Hal ini menggambarkan betapa kokoh nya sektor pertanian kita yang umum nya ditopang oleh usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh karena itu, sangat wajar jika perhatian terhadap sektor ini akan menentukan sampai sejauh mana kemampuan kita dalam mengokohkan fondasi ekonomi bangsa.
Sebetul nya banyak cara menuju kemakmuran. Beberapa pihak malah meyakini, bila kita mampu merancang skenario pembangunan yang berbasis pada Pasal 33 UUD 1945, maka suatu pertumbuhan dan pemerataan yang diidam-idamkan tersebut, harus nya dapat kita wujudkan. Masalah nya adalah mengapa hingga kini bangsa kita masih belum mampu menggapai nya ? Apakah hal ini disebabkan oleh lemah nya kapasitas kelembagaan yang ada; atau kah karena kualitas sumber daya manusia kita yang lemah karena masih rendah nya tingkat pendidikan ?
Mudah-mudahan dengan melakukan penataan yang lebih baik terhadap kapasitas kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia yang dimiliki, maka kita akan mampu menciptakan banyak kendaraan menuju kemakmuran yang berkeadilan. Tiga jurus utama pembangunan yang kita tumbuhkan (pro pertumbuhan, pro kesempatan kerja dan pro kemiskinan), pada dasar nya merupakan jalan guna mempercepat terwujud nya harapan diatas.
