Humaniora Pilihan

Ini Bukti Kemenag Punya Malaikat

15 Maret 2019   22:20 Diperbarui: 15 Maret 2019   22:27 254 21 5
Ini Bukti Kemenag Punya Malaikat
Kantor Kemenag di Jl. MH Thamrin, Jakarta. Foto | dokpri

Penulis pernah mewawancarai Imam Masjid Istiqlal, Jakarta, Nasaruddin Umar, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag), terkait dengan suara minor yang diarahkan kepada Kementerian Agama (Kemenag) . Kementerian yang mengurusi agama-agama ini masih punya wajah belepotan. Salah satu sebabnya, yakni korupsi.

Kata mantan Dirjen Bimas Islam ini, sudah lama masyarakat menginginkan kementerian itu berwajah seperti "malaikat" yang putih bersih. Sehingga jika ada titik noda sedikit saja, hal tersebut bakal menjadi persoalan tersendiri.

Tentu saja pernyataan guru besar ini dapat diterima akal waras. Kementerian yang mengurusi bidang moral punya konsekuensi, ekspektasi atau harapan besar. Ekspektasi masyarakat yang demikian tinggi itu tentu harus dijawab. Caranya, dengan memberikan sikap keteladanan dan kontribusi positif bagi lingkungan setempat.

Untuk itu aparat sipil negeri (ASN) di kementerian itu harus sigap dalam mengantisipasi dinamika masyarakat. Selama seluruh persoalan masyarakat tidak "terbaca" dan tidak dicarikan solusinya, maka jangan harap keberhasilan dapat digapai.

Perlu ada penyadaran bahwa Kemenag sejatinya bukan rumah besar umat Islam. Bukan juga kumpulan besar orang-orang partai berlambang Ka'bah, tetapi mengurusi umat-umat agama-agama yang bertebaran di Tanah Air.

Jadi, jangan protes kalau kementerian itu disebut bukan rumah besar umat Islam. Di sini, urusan agama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Khonghucu dan Islam sebagai mayoritas ikut ditangani agar negeri dapat harmoni.

Lantas, bagaimana jadinya apabila orang partai Ka'bah menjadikan Kemenag sebagai rumah besarnya?

Nah, di sini kita harus melihatnya dengan jernih. Itu terjadi lantaran orang partai ini sudah lama merindukan punya rumah besar. Latar belakang ini dalam perjalanan waktu menemui tembok besar. Harapan tak tergapai, tapi justru merusak institusi  kementerian itu.

Tertangkapnya Romahurmuziy alias Romy, Ketua Umum PPP - ketuapppditangkappada Jumat (15/3/2019)  ini sejatinya adalah bagian kecil dari pengaturan penempatan pejabat berbayar.  

Maka, pada waktu yang tepat, angan-angan itu mewujud. Sebuah lapak terbentuk tanpa rupa. Terjadi intervensi eksternal pada tataran kebijakan, khususnya terkait penetapan sumber daya manusia (SDM) di beberapa pos strategis. Persoalan terkuak ketika juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, kasus dugaan suap yang melibatkan Romy diduga terkait pengisian jabatan di Kemenag.

Kita tahu kewenangan mengangkat pejabat, khususnya eselon II, adalah wewenang menteri. Aturannya sudah jelas, melalui mekanisme uji kompetensi dan asesmen ASN secara ketat. Realitasnya, jauh panggang dari api. Penyebabnya, orang partai yang merasa punya lapak dan rumah besar ikut mengatur penempatan pejabat di kementerian bersangkutan.

Tentu saja perihal ini sudah lama terendus. Tapi untuk mengangkat secara terang benderang sulit karena gerakannya bagai suara tanpa rupa. Pergantian kanwil secara cepat, pos jabatan penting di pusat tak sesuai dengan kemampuan, termasuk orang tengah bermasalah di pengadilan diangkat jadi pejabat adalah contoh-contoh yang pernah terjadi di kementerian itu.

Tapi, orang-orang partai yang sangat paham ajaran agama ini lupa bahwa di Kemenag masih ada malaikat. Kalau tidak dilindungi malaikat, mana bisa aktor intelektualnya dapat ditangkap. Padahal mereka bekerja secara terstruktur.

Kini, terpenting ke depan, bahasa agama perlu lebih dikencangkan untuk mencegah suap jual beli jabatan, termasuk korupsi. Makanya, mengangkat nilai kerja harus terpatri ke dalam lubuk hati ASN setempat. Nilai integritas, profesional,  inovasi dan tanggung jawab dan keteladanan bukan bahan retorika, tetapi diamalkan.

Banyak orang yang melakukan korupsi, tetapi tidak sedikit pun merasa malu. Meski ia keturunan seorang kiai, ulama besar hingga partai dakwah sekalipun. Seharusnya dikembangkan teologi korupsi yang menganggap korupsi itu aib besar, dosa besar, dan sanksinya pun harus maksimum.