Humaniora Artikel Utama

Sensus Agama Gagal Dilaksanakan, Kerumitan Mengintai

13 November 2017   15:32 Diperbarui: 14 November 2017   10:09 1250 6 3
Sensus Agama Gagal Dilaksanakan, Kerumitan Mengintai
Dewi Kanti, penghayat Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan (dokumentasi pribadi) | kompas.com

Andai saja rencana Kementerian Agama (Kemenag) menyelenggarakan sensus keagamaan beberapa tahun silam sudah dapat direalisasikan, bisa jadi pemerintah kini tak mengalami kerepotan mendata penganut agama dan penghayat kepercayaan bagi warganya.

Sebab, harus diakui bahwa urusan agama (penghayat kepercayaan) tidak bisa lagi dapat dipandang sebagai urusan privasi, tetapi sudah menyangkut kehidupan bernegara. Agama dan keyakinan tidak lagi bisa diserahkan sepenuhnya kepada merbot atau petugas kebersihan masjid, atau tokoh agama sekali pun.

Urusan agama dan kepercayaan harus mendapat perhatian serius dan porsi tinggi, karena ikut menentukan kualitas anak bangsa ke depan.

Di berbagai kesempatan, kerap mencual pembicaraan dengan berbagai tema agama dan isu keagamaan. Termasuk penghayat kepercayaan. Publik pun menaruh perhatian besar. Isi pembicaraan tidak melulu soal ibadah haji yang belakangan digolongkan sebagai isu seksi di Kemenag.

Banyak isu lain yang perlu didalami bagi kebaikan dan manfaatnya untuk umat. Karena itu, dulu, jajaran Kemenag memandang perlu merangkul seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk duduk bersama membahas pentingnya dilakukan sensus keagamaan.

Dulu, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Abd Rahman Mas'ud pernah memasang target bahwa pada 2017 sensus keagamaan sudah dapat digelar dan diharapkan Badan Pusat Statistik (BPS) ikut ambil bagian karena secara teknis institusi itulah yang memiliki domain dalam operasionalnya nanti.

Peta Penyebaran Agama, yang perlu ditindaklanjuti dengan sensus agama. Foto | Istimewa
Peta Penyebaran Agama, yang perlu ditindaklanjuti dengan sensus agama. Foto | Istimewa
Sayang, rencana itu, entah mengapa kini tak terdengar lagi. Bahkan, dilaksanakan saja tidak jadi.

Namun ada pihak yang melontarkan alasan. Disebut, bisa jadi sensus agama tidak dapat terlaksana dengan berbagai alasan: situasi tak mendukung, berdekatan dengan tahun politik, agama masih dianggap sebagai komoditas isu sensitif.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), belum lama ini, memaksa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenag melakukan penataan terkait dengan penganut penghayat kepercayaan. 

Lagi-lagi, andai saja sensus keagamaan sudah dilakukan seperti yang ditargetkan tempu lalu, tentu tidak terlalu repot pada saat ini. Sebab, data sudah tersedia di BPS. Termasuk pula bagi warga penghayat kepercayaan. Dari hasil sensus itu pula tergambar sebuah ketegasan apa itu agama dan penghayat kepercayaan.

*** 

Kini, lepas dari alasan jadi dan tidaknya penyelenggaraan sensus agama, yang jelas Kemendagri wajib mengindahkan putusan MK tersebut. Setiap warga warga negara yang menganut penghayat kepercayaan dapat dicantumkan pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP-el.

Keputusan MK itu jelas-jelas bersifat konstitusional seperti yang pernah diungkap penulis di rubrik ini dengan judul "MK Memberi Penegasan Agama Leluhur Diakui". Baik Kemendagri maupun Kemenag harus berkoordinasi untuk menata kembali sistem kependudukan yang berlaku saat ini.

Kemdagri perlu berkoordinasi dengan Kemenag dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendibud) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) untuk segera memasukan ke dalam sistem aplikasi database. Terpenting lagi melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia (514 kabupaten).

Seperti diwartakan sebelumnya, MK mengabulkan gugatan empat penghayat kepercayaan, yaitu Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim terkait Pasal 61 yang menjelaskan tentang pengisian kolom agama pada KTP. Atas gugatan itu, MK menyatakan bahwa kata "agama" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk 'kepercayaan'.

Dengan putusan ini, Kemenag patuh dan mendukung putusan MK karena bersifat final dan mengikat. Namun pihak jajaran Kemenag masih perlu berkoordinasi dengan pihak MK untuk memperjelas cakupan dari putusan ini. Apakah hanya terkait dengan pengisian kolom KTP atau lebih dari itu.

***

Penting diingat bahwa putusan itu tidak berarti mempersamakan antara kepercayaan dengan agama. Berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ditegaskan bahwa aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama.

Karena itu, jajaran Kemenag perlu berkoordinasi dengan MK untuk mendalami keputusan itu. Tujuannya, sudah tentu, agar masyarakat bisa mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap. Apa lagi saat ini Kemenag tengah menyusun RUU Perlindungan Umat Beragama. Dengan adanya putusan MK ini nantinya akan menjadi masukan dalam pembahasan.

Sampai saat ini Kemenag mencatat lebih kurang ada 187 Aliran Kepercayaan di Indonesia. Dan catatan di Kemendagri lebih dari itu. Belum ada angka yang pasti. Yang jelas, para penghayat kepercayaan selama ini dibina oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Seperti diungkap Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kemenag, Dr. H. Mastuki M. Ag, kementerian itu tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk melakukan pembinaan terhadap aliran kepercayaan.

Meski begitu, ia memastikan hak-hak layanan para penganut aliran kepercayaan dalam menjalankan keyakinannya tetap dijamin oleh negara.