Oleh : Edi Winarto
Mahasiswa Program Pasca Sarjana
Universitas Negeri Pembangunan Nasional Veteran (UPN)
Tiga bulan sebelas hari Sumarsono berada ditengah-tengah birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kehadirannya mengisi kepemimpinan pemerintahan dalam rangka menjalankan amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta.
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lagi ke dalam Peraturan Pemerintah dan lebih detailnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 74 Tahun 2016, sang Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah itu menjalankan tiga tugas pokok dari pemerintah pusat, Presiden cq Menteri Dalam Negeri.
Begitu dilantik pada Rabu 26 Oktober 2016, Soni, demikian pria ini akrab disapa sudah langsung tancap gas menggoalkan "misi" atau tugasnya sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta.
Tiga pekerjaan pokok yang diamanahkan Menteri Dalam Negeri dalam kapasitas Soni sebagai pemimpin ibukota, pertama menyelenggarakan roda pemerintahan dan menciptakan suasana yang kondusif dan stabil.
Sebagai Plt Gubernur, Soni adalah penanggung jawab ketertiban ibukota. Dan di awal bertugas sebagai Plt Gubernur, Soni sudah harus dihadapkan dengan aksi besar massa pada demo 4 Nopember 2016 dan 12 Desember 2016. Namun semua itu berhasil ia lewati dengan suasana kondusif dengan gaya kepemimpinannya yang merangkul semua kalangan.
Bersinergi (Soni menyebutnya bergotong royong bahu membahu) dengan Forum Pimpinan Daerah (Forkominda) yakni Kapolda, Pangdam, Kajati dan Ketua PT, berhasil menjaga Jakarta dalam suasana kondusif dan meredam aksi massa dalam suasana damai.
Tugas kedua yang tak kalah penting saat ia "diturunkan" memimpin jajaran Pemprov DKI adalah melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta dengan damai dan aman. Hingga beberapa hari menjelang pemilihan, Soni mampu melakukan penetrasi polarisasi massa dengan kampanyenya "Kita Semua Bersaudara". Gaung ini menyebar kemana-mana dan menjadi penyejuk dan obat penangkal menghadapi penyebaran berita hoax dan berita kebencian yang merebak di media sosial.
Tak kalah penting pekerjaan ketiga, yakni menyusun dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 tepat waktu dan sesuai prosedur kepatuhan hukum. Ditambah tugas menata organisasi perangkat daerah (OPD) dan mengisi personilnya demi efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan memiliki kepastian hukum. Semua itu dijalankan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Tanpa ragu mengambil kebijakan meski diserang kanan kiri. Soni tetaplah maju ke depan karena jam terbang beliau sangat panjang.
Tiga bulan 11 hari Soni menjaga Ibukota. Masa yang cukup singkat itu dijalani Soni dengan penuh dinamika. Mengingat tugas itu diemban bersamaan dengan pesta demokrasi DKI Jakarta dan sejumlah daerah.
Tantangan dan gejolak, suka dan duka dihadapi Soni tanpa sedikitpun perasaan ragu dalam membuat keputusan dan kebijakan meski seringkali disalah artikan dan diplintir sejumlah pihak sebagai sebuah penyimpangan. Padahal apa yang dilakukan Soni adalah perintah pemerintah pusat yang mengirim Soni ke Pemprov DKI sebagai pemimpin disana dengan segala tugas yang harus dia laksanakan.