KPK baru saja mengumumkan daftar calon kepala daerah (cakada) yang masuk kategori kaya dan juga yang miskin. Bahkan yang masuk daftar 'termiskin' sangat ekstrim yaitu minus Rp 3,5 miliar. Kemudian yang terkaya melaporkan kekayaannya di angka Rp 674 miliar.
Saat ini bertarung 1.476 calon yang akan beradu keberuntungan pada 9 Desember 2020 mendatang dalam Pilkada Serentak. Sebanyak 89 persen atau 1.315 berjenis kelamin pria sedangkan wanita sebanyak 161 calon atau 11 persen.
Adapun calon peserta dari kalangan pengusaha mencapai 45 persen, sebanyak 38 persen adalah birokrat, dan 17 persen legislatif. Sedangkan dari usia sebayak 53 persen berusia 50 tahun.
Mengenai peserta Pilkada yang tajir, KPK menyebutkan 10 orang. Nama-nama mereka dengan kekayaannya yaitu:
1. Cawagub Kalimantan Selatan Muhidin Rp 674.227.888.866.
2. Cawabup Karawang Aep Syaepuloh, Rp 391.744.609.664.
3. Cawabup Paser Arbain M Noor Rp 289.813.510.845.
4. Cabup Bulukamba Muchtar Ali Yusuf, Rp 287.551.712.165.
5. Cawali Manado Andrei Angouw, Rp 273.575.845.945.
6. Cawali Palu Hadianto Rasyid, Rp 263.582.578.396.
7. Cawali Tomohon Wenny Lumentut, Rp 222.007.796.662.
8. Cawali Makassar M Ramdhan Pomanto, Rp 197.522.838.457.
9. Cagub Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Rp 179.156.295.217.
10. Cawawali Makassar Fadli Ananda, Rp 149.259.675.073.
Anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan menantu Bobby Nasution ternyata di posisi tengah. Berdasar laporan kekayaan yang ia laporkan ke KPK pada September 2020 lalu sebanyak Rp 21.152.810.130.
Jumlah kekayaan calon Walikota Solo tersebut mendapat protes dari Iwan Sumule. Ia menyebutkan bahwa pada 2009, Gibran membuat usaha dengan LBP dengan pernyertaan modal Rp 16,19 miliar. Ia menyebutkan ada suntikan dana sebesar Rp 71 miliar. "Mosok sekarang hanya punya kekayaan Rp 21 M?" kata Ketum ProDEM itu mengkritisi.
Sementara itu menantu Jokowi, Bobby Nasution senilai Rp 54.861.280.543. Terdiri dari 8 bidang tanah senilai Rp 34,17 miliar yang tersebar di Medan, Jakarta, dan Deli Serdang. Harta sebanyak itu disebutkan bukan sebagai hibah atau warisan tetapi hasil sendiri.
Sementara itu, KPK juga mengungkapkan mengenai jumlah kekayaan minus dari calon kepala daerah. Kekayaan minus ini membuat kebingungan KPK. Bagaimana misalnya calon bupati Nabire yang bermodalkan Rp 15 juta. Layak dipertanyakan bagaimana menyusun kampanye.
Lebih misteri lagi ketika calon kepala daerah memiliki kekayaan minus. Bahkan, jumlahnya sampai miliaran. Tentu, dengan harta minus, dipertanyakan bagaimana calon melakukan kegiatan politiknya.
1. Calon wakil bupati Sinjunjung, Sumatera Barat, Indra Gunalan dengan nilai harta minus Rp 3.550.090.050
2. Calon wakil bupati Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bong Ming Ming dengan nilai harta minus Rp 990.711.186
3. Calon bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, Tri Suryadi dengan nilai harta minus Rp998 juta
4. Calon bupati Pahuwato, Gorontalo, Saipul A Mbuinga dengan nilai harta minus Rp 702.128.300
5. Calon bupati Indramayu, Jawa Barat, M Sholihin dengan nilai harta minus Rp 667.024.043
6. Calon bupati Wonosobo, Jawa Tengah, Afif Nurhidayat dengan nilai harta minus Rp 666 juta
7. Calon wakil bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Hamdanus dengan nilai harta minus Rp 295.890.837
8. Calon bupati Fakfak, Papua Barat, Untung Tamsil dengan nilai harta minus Rp 212.308.888
9. Calon bupati Tana Tidung, Kalimantan Utara, Herman dengan nilai harta minus Rp 194 juta
10. Calon bupati Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Ferizal Ridwan dengan nilai harta minus Rp 121.719.928
