Kelapa sawit (Elaeis) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Perkebunan kelapa sawit menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Perluasan areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari tahun ke tahun terus berlanjut akibat meningkatnya harga minyak bumi sehingga peran minyak nabati meningkat sebagai energi alternatif.
Indonesia merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Sehingga, dengan posisi tersebut, Indonesia perlu menempatkan diri sebagai pemimpin industri atau pasar minyak sawit global. Industri kelapa sawit merupakan komoditas ekspor non-migas andalan Indonesia. Dengan ketersediaan lahan dan iklim yang mendukung, Indonesia menguasai pasar industri kelapa sawit dunia. Dan sebagai produsen utama, fokus Indonesia dalam mengekspor minyak kelapa sawit terganggu akibat kampanye hitam yang digalakkan negara-negara barat. Kampanye hitam terhadap kelapa sawit Indonesia sudah cukup lama dan masif dilakukan sejumlah lembaga Eropa.
Pengelolaan yang tidak berkelanjutan menjadi isu utama yang dikembangkan. Ditambah dengan Parlemen Uni Eropa meloloskan resolusi mengenai rekomendasi penyetopan impor kelapa sawit secara bertahap dikarenakan kelapa sawit, dalam tuduhan mereka memicu deforestasi (kegiatan penebangan hutan) dan dampak negatif lainnya dalam sektor lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, memunculkan permasalahan sosial maupun permasalah hak asasi manusia.
Indonesia sebagai penghasil produk sawit mentah terbesar di dunia dan Crude Palm Oil (CPO) sendiri merupakan komoditas unggulan bagi Indonesia sehingga menyebabkan kerugian yang besar dengan adanya kampanye hitam ini. Ditambah lagi, Eropa merupakan market share terbesar dengan penjualan CPO sebesar 20% dari total keseluruhan ekspor produk CPO Indonesia. Padahal, berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit Indonesia mencatat, nilai ekspor sawit Indonesia sepanjang tahun 2016 mencapai Rp 240 triliun atau meningkat 8 persen dibandingkan tahun 2015, yang hanya sebesar Rp 220 triliun.
Kampanye negatif terhadap Indonesia ini jika dianalisis lebih lanjut dikarenakan mereka takut bahwa kelapa sawit akan mengancam produk unggulan mereka seperti produk minyak keledai dan bunga matahari sehingga mempengaruhi industri dan perekonomian negara-negara Eropa. Ancaman ini juga untuk melindungi industri minyak nabati produksi mereka.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia ialah dengan meminta dukungan terhadap negara-negara ASEAN untuk membantu Indonesia menangkal kampanye hitam ini. Presiden Jokowi saat berada di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa (UE) di Manila, Filipina pada bulan November 2017 mengatakan isu kelapa sawit sebaliknya justru sangat dekat dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif. Ia mengingatkan, saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya terkait dengan kelapa sawit, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan di dalamnya, 42% lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimiliki oleh petani kecil.
Lalu, upaya lainnya memperkuat bagaimana Industri Kelapa Sawit Indonesia sehingga industri kelapa sawit ini berkelanjutan dan dikelola sesuai prinsip-prinsip ramah lingkungan. Kemudian, Pemerintah Indonesia harus bisa melakukan diplomasi dagang dengan negara-negara barat agar terjadi negosiasi dalam mencegah dampak kampanye hitam sawit Indonesia dalam perdagangan minyak sawit ke depan. Indonesia juga harus bisa menggerakkan media massa agar lebih banyak memberitakan hal-hal positif mengenai industri perkelapasawitan. Kritik disampaikan dengan cara seperti itu bisa lebih beradab.
Dan tentunya, upaya lain ialah lebih menerapkan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan mempromsikan ISPO di Uni Eropa bahkan mendapatkan pengakuan global sehingga bisa melobi penghapusan diskriminasi minyak sawit dibandingkan dengan minyak nabati lainnya yang diproduksi di dalam Eropa.
ISPO merupakan standar nasional minyak sawit pertama bagi suatu negara, dan negara lain kini mencoba mempertimbangkan untuk mengimplementasikan standar serupa di antara produsen minyak sawit. ISPO adalah suatu kebijakan yang dibuat Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2009 untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar duniadan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.
ISPO pada awalnya dibuat untuk memastikan bahwa semua pihak pengusaha kelapa sawit memenuhi standar pertanian yang diizinkan. ISPO tidak hanya mengenai sertifikasi, namun juga dialog berkelanjutan antara pemerintah Indonesia, perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan pihak lainnya yang terkait. Pada bulan Maret 2014, perusahaan pemegang sertifikat ISPO memfokuskan emisi gas rumah kaca sebagai salah satu bahasan utama dalam perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, kampanye yang paling efektif untuk melawan kampanye hitam kelapa sawit ialah memberikan bukti keberhasilan industri kelapa sawit di Indonesia. Indonesia juga dapat merespon secara konstruktif fakta-fakta kampanye negatif sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan introspeksi. Untuk mencegah Kebakaran hutan dan lahan misalnya, pemerintah perlu menggencarkan langkah langkah pencegahan yang kongkrit sehingga dapat meyakinkan pandangan negara negara di Eropa
