Ada beberapa kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang mendapat sorotan publik antara lain ketika Anies lebih mengutamakan menolong perusuh yang terluka akibat peristiwa 21 dan 22 Mei 2019. Persepsi ini terasa kental dirasakan oleh mereka yang sedari awal tidak suka dengan Anies terkait Pemilu Jakarta 2017 lalu. Setelah kembali dari Jepang Anies tampak berusaha hadir untuk menenangkan massa dan memaklumi demo sebagai bagian dari dinamika politik dan kebebasan berpendapat.
Kebijakan Rancu Gubernur DKI
Anies Peduli pada korban- korban yang berjatuhan saat kerusuhan 21 dan 22 Mei di sekitar  M. H. Thamrin,Wahid Hasyim, Slipi dan Jalan Sabang. Ada sekitar 800 orang terluka dan terhitung 8 orang meninggal.  Korban kebanyakan berjatuhan saat seharusnya demonstrasi rehat karena melewati waktu yang telah digariskan undang- undang. Gelombang demonstrasi massa memang sudah bubar sesuai instruksi tetapi berlanjut dengan datangnya pihak ketiga atau perusuh yang sengaja didatangkan untuk membuat rusuh. Mereka datang dari luar daerah. Bukan massa biasa melainkan massa yang dibayar untuk melawan aparat.
Sejak awal mereka memprovokasi aparat dengan ejekan- ejekan yang memancing emosi, tetapi polisi sudah dibekali petunjuk untuk tidak terpancing dengan provokasi perusuh yang bersenjata batu yang diambil dari trotoar, merusak tatanan konblok, menghancurkan pot bunga dan mengambil batunya untuk dilemparkan ke aparat terutama Polisi Dalmas yang hanya sekedar bertahan. Mereka tidak dibekali senjata tajam. Sedangkan perusuh menggunakan bom molotov, petasan untuk melempari aparat.
Di  markas Brimob  Petamburan massa membakar Asrama Brimob, merusak motor, membakar kendaraan milik Brimob. Di tempat lain perusuh menjarah jualan para pedagang bahkan ada yang membawa kabur uang yang dikumpulkan lama oleh pedagang sebuah toko di bilangan Sabang Jakarta Pusat.
Ia menjenguk perusuh. Dalam narasi humanisme memang tidak salah mencintai musuh, membantu para pencoleng rumahnya. Jakarta memang rumah bersama tetapi tentu saja ada banyak masyarakat yang heran dengan pola pendekatan Anies Baswedan dalam membuat skala prioritas siapa yang harus ditolong lebih dahulu. Korban kerusuhan atau perusuh itu sendiri? sebagian berpendapat bahwa seharusnya Anies lebih mengutamakan warga, pedagang dan masyarakat yang terdampak kerusuhan, bukan mereka yang secara ganas menyerang aparat meskipun perlawanan mereka berakhir di rumah sakit atau lebih tragis mati sia- sia karena sebetulnya mereka tidak tahu mengapa mereka melakukan perlawanan terhadap aparat.
Sebagian perusuh memang sudah dibekali narasi kebencian yang dibangun oleh mereka yang kecewa terhadap hasil pemilu 2019. Narasi kebencian itu sudah ada jauh sebelum pemilu berlangsung. Oleh elite politik oposisi pemerintah sudah mendengungkan bahwa mereka tidak mungkin kalah, mereka sudah didukung rakyat. Yakin bahwa Presiden akan berganti. Dengan demikian Indonesia akan makmur, adil sentosa.
Mencoba Mengerti Sisi Humanisme Gubernur Jakarta
Dan ketika Quick Count tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 15.00 WIB. mengumumkan siapa pemenangnya segera melawan kenyataan dengan membangun opini sendiri merasa menang lewat perhitungan internal dan jika kalah, karena kecurangan yang terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur. Anies seperti diketahui lebih condong ke oposisi. Bagi TKN dan orang- orang yang dijuluki kecebong menganggap Anies blunder ketika saat gawat dan genting malah pergi ke Jepang. Ia dinilai lepas tanggung jawab karena lebih mementingkan kepentingan pribadi.
Dan saat pasca kerusuhan keberpihakan Anies membuat pengamat, penulis, netizen menilai Anies Berat sebelah. Bagaimana mungkin membela orang- orang yang sudah merusak tamannya, mencabik- cabik fasilitas umum membuat ketakutan dan kecemasan tingkat dewa pada warganya dan membuat perekonomian mandeg dan kerugian pun tidak terhitung. Seharusnya omzet pedagang melesat tinggi menjelang Ramadan, tetapi gara gara ulah perusuh pedagang menjadi ketakutan untuk membuka toko takut terkena dampak dari kerusuhan tersebut.
